Menteri ATR Ungkap Rahasia Penyelesaian Sengketa Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Penanganan persoalan sengketa tanah di Indonesia memerlukan pemetaan yang tepat terhadap status lahan yang bersangkutan. Pasalnya, kondisi dan status legalitas lahan menjadi penentu utama dalam menentukan jalur serta mekanisme penyelesaian yang akan diambil oleh pemerintah.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid di Jakarta.

"Konflik agraria dan Reforma Agraria itu ada tiga kategori," kata Nusron dikutip dari Antara, Rabu (12/8/2026).

Secara rinci, tiga kelompok sengketa lahan tersebut mencakup:

• Konflik yang berada di kawasan hutan.
• Konflik yang bersinggungan dengan aset badan usaha milik negara (BUMN) atau aset pemerintah/barang milik negara (BMN).
• Konflik yang berhubungan dengan lahan milik pihak swasta.

Nusron Wahid menegaskan bahwa kejelasan status tanah merupakan kunci utama bagi pemerintah dalam merumuskan tindakan.

Ketika sengketa melibatkan pihak swasta, pemerintah memiliki keleluasaan lebih untuk menjembatani pihak-pihak yang berselisih demi menemukan jalan keluar.

Sebaliknya, sengketa yang melibatkan aset negara membutuhkan tingkat kehati-hatian yang jauh lebih tinggi karena berdampak langsung pada tata kelola dan keuangan negara.

"Kalau yang benturan dengan swasta relatif gampang kita selesaikan. Kita panggil swastanya. Kalau tidak izinnya kita cabut. Menjadi masalah kalau itu adalah klaim dengan aset BUMN maupun aset milik negara, TNI, Polri. Karena itu ada komplikasi hukum. Ada hukum keuangan negara dan sebagainya. Kalau kita lepas, maka itu akan menjadi isu korupsi," ujar Nusron pula.

Adapun untuk permasalahan sengketa yang masuk dalam areal hutan, proses penyelesaiannya harus tunduk pada mekanisme pelepasan kawasan yang berlaku resmi.

"Kalau dengan hutan, ya nanti harus dilepaskan hutannya,” ujar Nusron, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas upaya penyelesaian konflik agraria dan Reforma Agraria.