Menteri UMKM Buka Suara: Pasar Kita Dikuasai Produk Impor

Kucuran modal jumbo belum cukup selamatkan usaha lokal. Menteri Maman buka-bukaan alasan pasar domestik kini dikuasai produk impor.

Diterbitkan 11 Agustus 2026, 19:30 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pasar dalam negeri yang makin dibanjiri produk-produk impor kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan UMKM lokal. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.

"Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk impor, maka yang diberi pembiayaan (untuk UMKM lokal) seperti apapun, didorong akses pendidikan seperti apapun, tapi pada saat sama pasarnya gak bisa kita sterilisasi (dari produk-produk impor), mereka (UMKM lokal) akan mati dengan sendirinya,” ujar Maman dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Sebenarnya, tren penyaluran modal ke sektor UMKM terus menunjukkan grafik peningkatan dalam dua tahun terakhir. Nilai akses pembiayaan bahkan sudah menembus sekitar Rp 1.500 triliun untuk menopang sekitar 56 juta UMKM. Kendati demikian, muncul pertanyaan dari berbagai pihak mengenai alasan mengapa kucuran dana jumbo ini belum mampu mendongkrak perekonomian daerah secara signifikan.

Maman menjelaskan, berdasarkan penelusuran lebih dalam, biang kerok utama yang menahan laju UMKM meski sudah diguyur modal hingga pelatihan peningkatan produksi adalah gempuran barang impor di pasar lokal.

"Kita juga bukan berarti anti terhadap produk impor, ini tetapi pada saat kita mendorong produk-produk impor masuk ke pasar domestik, itu harus dilihat juga dengan kekuatan produksi barang domestik kita,” kata Maman.

Sederhananya, jika UMKM lokal sudah mampu memproduksi barang tertentu, arus masuk barang impor sejenis harus mulai dibatasi agar terjadi keseimbangan pasar.

Maman berharap, seiring dengan makin terbukanya akses modal, para pelaku usaha benar-benar bisa menjual produk mereka. Jangan sampai masalah ini justru memicu kredit macet yang berbuntut pada problem sosial. "Kalau yang datang ke bank itu cuma urusan kredit macet, tapi kalau UMKM datang ke Kementerian UMKM urusannya problem sosial (seperti) berkelahi sama istrinya, segala macam, akhirnya problem sosialnya jadi kemana-mana,” ucapnya.

Hadirkan Platform SAPA UMKM

Sebagai langkah nyata memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari kemudahan modal hingga pemasaran, Kementerian UMKM resmi menghadirkan platform SAPA UMKM.

Sistem baru ini dirancang terpadu untuk mengintegrasikan berbagai urusan legalitas dan sertifikasi, seperti izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Tak hanya itu, SAPA UMKM juga akan langsung terhubung dengan seluruh bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Maman tak menampik bahwa menyatukan dan menyinergikan data antarlembaga bukanlah perkara gampang. Namun, karena ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, jajarannya berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik bagi UMKM di seluruh Indonesia.

"Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan angin segar bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah di Tanah Air yang tidak hanya sekedar dijadikan jargon pada saat menjelang kampanye kepala daerah ataupun kampanye calon administratif. Kita berharap mereka bisa betul-betul dilihat sebagai agents of economy dan mendorong pertumbuhan di Tanah Air kita, sesuai dengan target Pak Presiden, yaitu di atas 8%," ujar dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6