Cegah PHK Massal PT Granito, Menaker Yassierli Tawarkan Pengalihan Pekerja

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, telah melakukan diskusi mendalam dengan perwakilan serikat buruh, pekerja, serta manajemen PT Granitoguna Building Ceramics (Granito). Sejumlah siasat untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun berhasil disepakati.

Diketahui, ribuan buruh PT Granito dikabarkan terancam PHK akibat dinamika operasional. Guna mengantisipasi hal tersebut, sejumlah perwakilan buruh menghadap langsung ke kantor Menaker Yassierli. Dalam pertemuan itu, Menaker menyarankan adanya program pelatihan terstruktur untuk meningkatkan keahlian para pekerja Granito.

"Kita tadi menawarkan juga salah satu solusi bagaimana Granito memanfaatkan program kerja yang dimiliki oleh Kemenaker terkait dengan upskilling dan reskilling melalui paket pelatihan vokasi nasional," ungkap Yassierli dalam unggahan di akun Instagram resminya @yassierli, Jumat (3/7/2026).

Yassierli meminta manajemen dan pekerja Granito untuk tetap mengedepankan perundingan bipartit dalam menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Selain pelatihan, ia juga memberikan saran pengalihan buruh yang terancam PHK ke perusahaan lain yang masih berada di dalam lingkup grup holding PT Granito.

"Kami juga mendorong penyaluran pekerja ke perusahaan lain dalam grup yang sama apabila diperlukan, sehingga PHK bisa diminimalkan. Saya percaya, ketika pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja duduk bersama, selalu ada jalan keluar yang lebih baik," kata Yassierli.

Yassierli meyakini, keahlian yang dimiliki pekerja menjadi modal penting agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat di pasar. "Kami dari kementerian selalu melihat pasti setiap perusahaan itu ada dinamika. Kami mendorong untuk selalu mengedepankan komunikasi, bermusyawarah, dan mufakat. Apapun tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, kita yakin bisa diselesaikan melalui mekanisme bipartit," tandasnya.

Pada unggahan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, melaporkan potensi PHK buruh Granito secara langsung kepada Menaker Yassierli. Setiap pihak yang hadir fokus membahas langkah antisipasi agar badai PHK tidak terjadi.

"Ada beberapa hal yang kami bahas, yaitu yang pertama menghindari PHK. Mencari solusi yang terbaik, dan juga kami berterima kasih kepada Pak Menaker yang memiliki inisiatif untuk melakukan pelatihan upskilling bagi para karyawan Granito," ucap Andi Gani.

Senada dengan Yassierli, Andi Gani juga tengah mengupayakan opsi pengalihan buruh yang terancam PHK ke perusahaan lain dalam holding Granito. Langkah ini diambil agar para pekerja tetap mendapatkan kesempatan untuk bekerja kembali.

Di sisi lain, Andi Gani menyampaikan kabar baik bahwa sejumlah buruh yang sempat dirumahkan kini sudah mulai kembali bekerja. Salah satu faktor pendukungnya adalah kebijakan harga gas murah bagi industri yang membantu menjaga operasional perusahaan tetap berjalan.

"Ada yang tadi dirumahkan, sekarang sudah mulai bekerja kembali, dan ada beberapa yang sedang dalam tahap perundingan. Karena efek harga gas industri yang sangat tinggi mereka sempat dirumahkan, dan sekarang dalam proses pengembalian untuk bekerja. Terima kasih kepada Bapak Presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea sempat mengingatkan adanya ancaman PHK nyata terhadap puluhan ribu buruh akibat kenaikan harga gas industri. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK antara pemerintah, serikat buruh, dan DPR RI di Gedung DPR RI pada Jumat (26/6/2026) lalu.

"Rapat tadi berjalan sangat efektif, karena KSPSI yang paling terdampak besar. Sebanyak 55 ribu pekerja sudah terancam PHK di depan mata," kata Andi Gani.

Bukan sekadar ancaman di atas kertas, ia melaporkan bahwa hantaman regulasi ini sudah menelan korban di lapangan. Salah satu perusahaan dilaporkan sempat menyatakan hendak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada seluruh pekerjanya.

"Dan sudah terdampak satu perusahaan yaitu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di-PHK," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia sangat berharap pemerintah bersama DPR RI melalui Satgas Mitigasi PHK dapat segera merumuskan jalan keluar yang konkret, agar kebijakan harga gas industri tidak kembali memakan korban di sektor manufaktur.

"Karena itu, rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan mengenai gas industri. Langkah ini mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang dapat saya katakan sudah sangat kritis," pungkasnya.