Tunjangan Kinerja PNS Bisa Kuras Uang Negara

Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan & Akuntabilitas Kementerian Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB), Teguh Widjinarko mengakui tunjangan kinerja yang selama ini diberikan pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat menguras anggaran negara. Selain itu, peraturan yang tumpang tindih antar kementerian negara juga dianggap dapat memperkeruh kondisi tersebut.

"Kalau saja kita mengenakan tunjangan kinerja untuk seluruh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, maka semua anggaran bisa habis untuk belanja pegawai," ungkap Teguh di Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Teguh mengungkapkan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja pegawai senatiasa terus membengkak. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk inefisiensi dalam pengelolaan biaya belanja pegawai.

Catatan Kementerian PAN-RB menunjukan pengeluaran belanja pegawai pada 2007 masih berkisar Rp 94 triliun. Dalam kurun 6 enam, anggaran tersebut telah membengkak menjadi Rp 245 triliun. Kondisi ini dianggap cukup mengkhawatirkan karena seluruh uang dalam belanja APBN akan habis untuk membiayai pegawai.

Menurut Teguh, pemerintah perlu segera membuat formulasi baru untuk mengelola keuangan negara secara efisien. Tujuannya agar sistem penggajian pegawai lebih tepat guna.

"Kita perlu merumuskan sistem pemerintahan dan penggajian yang lebih baik," tandasnya.(Sis/Shd)

Baca Juga

Gaji PNS di 2015 Bakal Lebih Baik

Gaji Tidak Jelas, Kepala BKN: Kasihan PNS Honorer

Gaji Pegawai KPK 18 Kali Lipat Lebih Besar PNS