Ekonom: Daya Saing Indonesia Turun Akibat Ketidakpastian Kebijakan

Liputan6.com, Jakarta - Peringkat daya saing Indonesia merosot delapan peringkat ke posisi 48 dari 70 negara, berdasarkan laporan terbaru The International Institute for Management Development (IMD) yang dirilis pada Juni 2026. Padahal pada 2025, posisi Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 69 negara.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa kemerosotan daya saing Indonesia tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. Hal ini menyusul laporan dari The International Institute for Management Development (IMD) yang menurunkan peringkat daya saing Indonesia dari posisi ke-40 menjadi ke-48 dari 69 negara.

Pasalnya, tiga dari total empat pilar yang membuat peringkat daya saing Indonesia anjlok berkaitan langsung dengan pemerintah, yakni efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.

"Ketiga pilar yang melemah sangat dipengaruhi oleh kualitas kebijakan publik. Dalam banyak hal, efisiensi pemerintah menjadi fondasi yang menentukan dua pilar lainnya," kata Yusuf kepada Liputan6.com, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, faktor utamanya bersifat struktural. Pada aspek efisiensi pemerintah, dunia usaha masih menghadapi persoalan kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, dan efektivitas birokrasi.

"Dalam satu tahun terakhir juga terjadi penyesuaian prioritas belanja negara dan realokasi anggaran yang cukup besar. Kebijakan tersebut mungkin memiliki tujuan yang baik, tetapi pada tahap transisi sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor," ungkapnya.

Penurunan yang paling mengkhawatirkan disebutnya ada pada pilar efisiensi bisnis, yang merosot dari peringkat ke-26 menjadi 50. Penurunan ini dikatakan Yusuf mengindikasikan bahwa dunia usaha melihat lingkungan bisnis saat ini menjadi kurang kondusif dibanding beberapa tahun sebelumnya.

"Faktor yang berperan antara lain ketidakpastian kebijakan, masih terbatasnya akses pembiayaan, produktivitas yang belum meningkat signifikan, serta lemahnya kualitas tata kelola dan manajemen di banyak sektor," ujar dia.

Sementara pada pilar infrastruktur, ia menilai persoalannya bukan hanya infrastruktur fisik seperti jalan atau pelabuhan. Sebab, penilaian IMD juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Yusuf mengatakan, Indonesia di area ini masih menghadapi tantangan besar karena pengembangan infrastruktur sejauh ini masih mengedepankan pembangunan fisik dibanding sumber daya manusia.

"Infrastruktur fisik memang berkembang dalam beberapa tahun terakhir, tetapi peningkatan kualitas SDM berjalan lebih lambat. Padahal dalam jangka panjang, daya saing negara lebih banyak ditentukan oleh kualitas tenaga kerja dan kapasitas inovasinya," bebernya.Faktor Eksternal

Selain faktor domestik, Yusuf turut menyoroti adanya faktor eksternal dalam penurunan daya saing Indonesia, seperti perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian perdagangan internasional.

Kemudian, berakhirnya era boom komoditas turut membuat Indonesia tidak lagi memperoleh dorongan sebesar yang dinikmati pada periode 2022–2024.

"Pada saat yang sama, beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina justru melakukan percepatan reformasi dan investasi di sektor industri serta ekonomi digital. Akibatnya, sebagian penurunan peringkat Indonesia juga terjadi karena negara lain bergerak lebih cepat," tuturnya.