Mentan Minta Tambahan Anggaran Rp 22,43 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,43 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dibutuhkan guna memperkuat berbagai program strategis di sektor pertanian sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan nasional.

"Jumlah usulan tambahan (anggaran) diajukan Rp 22,43 triliun," kata Amran, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI dikutip Kamis (11/6/2026).

Apabila usulan tersebut disetujui, pagu indikatif Kementan pada 2027 akan meningkat dari Rp 23,23 triliun menjadi sekitar Rp 45 triliun.

Amran menjelaskan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk memperkuat sejumlah unit kerja strategis. Alokasi terbesar diusulkan untuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).

Berikut rinciannya:

• Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebesar Rp 5,5 triliun
• Direktorat Jenderal Hortikultura Rp 3,5 triliun
• Direktorat Jenderal Perkebunan Rp 3,2 triliun
• Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 1,56 triliun
• Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Rp 1,69 triliun
• Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Rp 2,68 triliun
• Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Rp 1,7 triliun
• Sekretariat Jenderal Rp 284 miliar.

Mentan berharap pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI memberikan dukungan agar usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.

Menurut Amran, pagu indikatif Kementan tahun 2027 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 23,23 triliun saat ini masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan program-program wajib kementerian.

Besaran anggaran tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 7 Mei 2026.

Dari total pagu indikatif tersebut, anggaran dialokasikan untuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp 21,39 triliun. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 93 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 28,5 miliar, pinjaman luar negeri Rp 1,05 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 211 miliar.

Adapun rincian pagu indikatif per unit eselon I meliputi Sekretariat Jenderal Rp 3,5 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 90,9 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 2,1 triliun, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp 350 miliar, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Rp 1,6 triliun.

Kemudian Direktorat Jenderal PKH memperoleh alokasi Rp 1,4 triliun, Direktorat Jenderal PSP Rp 2,19 triliun, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp 1,29 triliun, BPPSDMP Rp 3,4 triliun, dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Rp 7,06 triliun.

Amran mengatakan pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Tema tersebut diterjemahkan Kementan ke dalam sejumlah program prioritas untuk memperkuat sektor pangan nasional.

Salah satu fokus utama adalah pengembangan kawasan pangan terintegrasi yang mencakup komoditas padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Selain itu, Kementan juga menyiapkan pengembangan kawasan perkebunan seperti kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, jambu mete, tebu, hingga rempah-rempah.

Di sektor peternakan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi daging, susu, dan telur. Secara keseluruhan, target produksi komoditas prioritas nasional pada 2027 antara lain beras 34 juta ton, jagung 18,23 juta ton, kedelai 362 ribu ton, ubi kayu 17,99 juta ton, tebu 42 juta ton, kopi 791 ribu ton, serta telur mencapai 8 juta ton.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya," kata Amran.

Peningkatan produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas strategis.