Terkuak, Tujuan Prabowo Bentuk BUMN Khusus Ekspor

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan akan membentuk Badan Usah Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR, di Komples Parlemen, Senayan Jakarta.

"Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor Sumber Daya Alam. Penerbitan peraturan ini PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam kita," kata Prabowo, Rabu (10/5/2026).

Tujuannya, tutur Prabowo, untuk memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar atau under invoicing, praktik pemindahan harga (transfer pricing) dan pelarian devisa hasil eksor.

"Kebijakan ini optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, penerimaan negara kita bisa seperti Meksiko, Filipina, seperti negara-negara tetangga kita," ungkapnya.

"Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri," ungkap dia.

Prabowo menyatakan, nantinya penjualan semua hasil Sumber Daya Alam Indonesia mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara dan besi fero alloy wajib dilakukan melalui BUMN Khusus Ekspor.

"Penjualannya (harus dilakukan) melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," tegas dia.

Hasil dari penjualan tersebut, lanjut Prabowo, akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang melakukan ekspor tersebut. "Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah target utama dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5% sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8% pada 2029.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,” ucapnya dalam sidang paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam paparannya, Prabowo menyebut pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82% hingga 12,40% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, belanja negara direncanakan berada di kisaran 13,62% hingga 14,80% dari PDB untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% PDB dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,5% hingga 7,3%. Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

Menurut Prabowo, stabilitas nilai tukar menjadi perhatian penting dalam strategi fiskal dan moneter pemerintah. Karena itu, kebijakan ekonomi akan diarahkan untuk menjaga ketahanan rupiah terhadap mata uang global.

Dari sisi harga, inflasi ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Pada sektor energi, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada di level USD70 hingga USD95 per barel. Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan perbaikan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan pada 2027 diproyeksikan turun menjadi 6,0% hingga 6,5%, lebih rendah dibanding target sebelumnya yang berada di kisaran 6,5% hingga 7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun ke level 4,30% hingga 4,87%. Di sisi lain, rasio gini diproyeksikan membaik ke rentang 0,362 hingga 0,367 dari target sebelumnya 0,377 hingga 0,380.

Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. “Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” katanya.

Pemerintah turut menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Modal Manusia diproyeksikan meningkat menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570 melalui berbagai program prioritas di bidang pendidikan dan pengembangan SDM.