Ojol dan Opang Depok Bakal Dapat Bantuan BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, berencana memberikan bantuan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, seperti pengemudi ojek online (ojol) hingga ojek pangkalan (opang).

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menghitung kemampuan anggaran daerah untuk merealisasikan program perlindungan tersebut.

“Pemerintah harus hadir. Tinggal kita menjajaki kemampuan anggaran kita seberapa besar untuk memberikan perhatian itu,” ujar Supian dikutip dari Antara, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, perlindungan sosial bagi pekerja rentan menjadi penting karena risiko kecelakaan atau musibah kerja tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga keluarganya.

“Anak-anaknya bisa terbengkalai, kebutuhan hariannya juga bingung,” kata dia.

Supian menjelaskan, salah satu bentuk intervensi yang sedang dipertimbangkan Pemkot Depok adalah pemberian bantuan BPJS Ketenagakerjaan khusus bagi kelompok pekerja rentan.

Kelompok tersebut di antaranya pengemudi ojek online dan ojek pangkalan yang dinilai belum memiliki perlindungan kerja memadai.

Sementara itu, pekerja formal atau buruh perusahaan umumnya sudah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari tempat mereka bekerja.

“Kalau pekerja formal atau buruh alhamdulillah selama ini sudah di-cover oleh perusahaannya,” ujar Supian.

Ia menilai pekerja sektor informal memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Depok sehingga pemerintah perlu hadir memberikan dukungan.

“Karena bagaimanapun mereka berkontribusi buat pertumbuhan ekonomi Kota Depok dan menjadi bagian juga boleh dibilang sebagai buruh yang mencari nafkah di Kota Depok,” tutur Supian.

Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tengah menggenjot jumlah peserta dan pekerja rentan di sektor informal. Ada diskon iuran hingga gerakan tingkat rumah tangga (RT) untuk memacu jumlah kepesertaan tersebut.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat berharap pekerja sektor informal bisa melakukan pendaftaran mandiri. Hal ini sebagai opsi lain disamping bantuan melalui pembiayaan pemerintah daerah maupun perusahaan.

"Kita juga mendorong untuk kepesertaan mandiri dari pekerja rentan ini dengan pasti yang pertama adalah memanfaatkan adanya PP 50 tahun 2025 yang memberikan diskon (iuran) sebesar 50% sampai dengan akhir tahun ini," ucap Saiful usai Anugerah Paritrana Award 2026, di Plaza BPJamsostek, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Dia berharap, keringanan tersebut mampu menggugah kesadaran pekerja informal untuk ikut jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini ada sekitsr 6,7 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan pekerja rentan dari sektor informal.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga membuat gerakan RT-RW Sadar Jamsos. Harapannya, sosialisasi masif pentingnya jaminan ketenagakerjaan bisa mencapai akar rumput.

"Ini sebagai titik simpul terdepan yang akan mempermudah para pekerja rentan untuk mengakses layanan kami dan sekaligus ikut menjadi perserta kami dan ini juga akan membantu memberikan data-data kepada masing-masing pemerintah daerah," jelas dia.

"Selain kami juga intens terus melakukan koordinasi, kolaborasi dengan seluruh pemerintahan daerah untuk lebih pasti meningkatkan bagaimana pekerja rentan ini bisa kita lindungi, kita tingkatkan dan sekaligus juga kita tambah coveragenya," imbuh Saiful. 

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, termasuk pedagang warung madura, tergolong mudah dan tidak berbelit. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah status aktif bekerja atau memiliki kegiatan ekonomi saat mendaftar.

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Pekerja informal hanya perlu menyiapkan:

• Salinan atau fotokopi e-KTP

• Atau salinan Kartu Keluarga (KK)

• Alamat email aktif

Tidak ada pemeriksaan medis saat pendaftaran, berbeda dengan asuransi swasta. Namun, peserta wajib menyatakan bahwa dirinya masih aktif bekerja dan tidak sedang dalam kondisi sakit berat atau dirawat di rumah sakit.

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua jenis kanal pendaftaran bagi pekerja sektor Bukan Penerima Upah, yaitu kanal fisik dan non fisik.

1. Kanal Fisik

• Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan

• Kantor SPO (Service Point Office) bank mitra

• PPOB atau aggregator pembayaran

• Mitra Perisai BPJS Ketenagakerjaan

• Wadah, organisasi, atau asosiasi pekerja informal

2. Kanal Non Fisik

• Pendaftaran Online Mandiri (POM) melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan

• Platform mitra seperti Cermati.com

Pendaftaran online menjadi solusi praktis bagi pedagang warung madura yang memiliki keterbatasan waktu karena jam kerja yang panjang.