Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia Perkuat Kerja Sama Moneter dan Sistem Pembayaran

Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas keuangan.

Diterbitkan 11 Mei 2026, 12:30 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Indonesia (BI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (NK) guna memperdalam kerja sama bilateral antara kedua bank sentral.

Kesepakatan tersebut mencerminkan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat kolaborasi di berbagai bidang strategis kebanksentralan. Ruang lingkup kerja sama meliputi kebijakan moneter, stabilitas keuangan dan makroprudensial, sistem pembayaran dan digitalisasi, pengembangan sektor keuangan, hingga inisiatif pengembangan kapasitas dan pertukaran informasi.

Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Abdul Rasheed Ghaffour, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menegaskan hubungan jangka panjang antara BNM dan BI.

“NK ini menegaskan kembali kemitraan jangka panjang antara BNM dan BI. Hal ini juga merupakan komitmen bersama kami untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang perbankan sentral yang telah ada, sekaligus kerja sama ke bidang-bidang baru yang menjadi kepentingan bersama," ujar Abdul Rasheed dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menilai kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan kedua bank sentral di tengah situasi global yang penuh tantangan.

“NK ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat hubungan jangka panjang antara BI dan BNM, serta lebih dari sekadar komitmen simbolis. Ini merupakan bukti semangat yang berkelanjutan untuk memperkuat hubungan kelembagaan dan memperdalam kerja sama bilateral antara kedua bank sentral, terutama di tengah lanskap geopolitik yang menantang saat ini," kata Perry.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga membuka peluang terciptanya kemitraan yang lebih kuat dan sinergis antara BI dan BNM. Kedua bank sentral menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama berkelanjutan demi mendukung stabilitas dan pengembangan sektor keuangan di masing-masing negara.

BI Siapkan Sistem Canggih, Transfer ke Luar Negeri Makin Gampang

Sebelumnya, Bank Indonesia tengah menyiapkan pengembangan layanan baru bertajuk “New BI-FAST”. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi digital yang kian pesat seiring meningkatnya adopsi pembayaran elektronik di masyarakat.

"Sesuai dengan roadmap dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 saat ini kami di Bank Indonesia sedang mempersiapkan new BI-FAST, BI-FAST baru dan juga industri fast payment," kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta, dalam Konferensi Pers RDG April 2026, Rabu (22/4/2026).

Pada triwulan I-2026, volume transaksi BI-FAST tercatat mencapai 1,4 miliar transaksi atau tumbuh sekitar 31% secara tahunan (year on year). Sementara dari sisi nominal, transaksi BI-FAST menembus Rp 3.519 triliun atau meningkat 28,35% secara tahunan.

Pesatnya pertumbuhan transaksi tersebut mendorong BI untuk merancang sistem BI-FAST generasi baru yang lebih andal. “New BI-FAST” diproyeksikan mampu menangani lonjakan volume transaksi di masa depan yang diperkirakan akan terus meningkat.

Rata-rata transaksi harian BI-FAST pada triwulan I-2026 juga mengalami kenaikan signifikan menjadi sekitar 15,6 juta transaksi, dari sebelumnya 14,8 juta transaksi. Hal ini mencerminkan perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada layanan pembayaran digital.

Perkuat Keamanan dan Mitigasi Risiko

Selain meningkatkan kapasitas, “New BI-FAST” juga dirancang dengan sistem keamanan yang lebih kuat. BI menaruh perhatian besar pada aspek manajemen risiko, khususnya dalam menghadapi ancaman fraud dan serangan siber yang semakin kompleks.

Pengembangan ini mencakup peningkatan dari sisi teknis, bisnis, hingga tata kelola (governance) agar sistem pembayaran tetap aman dan terpercaya. Standarisasi yang lebih baik juga diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitas antar penyelenggara.

"Jadi, dengan aransemen yang lebih terstandar dan juga baik dari sisi teknis maupun bisnisnya maupun governance-nya ini untuk memastikan bahwa interoperabilitas dan efisiensi yang jaga panjang," jelasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6