Bank Indonesia Bakal Turunkan Batas Pembelian Dolar AS jadi USD 25 Ribu

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berupaya menjaga stablisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah tekanan global. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menurunkan batas pembelian mata uang dolar Amerika Serikat (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi maksimal USD 25 ribu dari yang kini berlaku USD 50 ribu.

"Pembatasan pembelian dolar AS di pasar domestik tanpa underlying yang dulunya USD 100.000 per orang per bulan kita turunkan USD 50 ribu per orang per bulan,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dikutip dari Antara, Selasa, (5/5/2026).

"Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi USD 25.000, sehingga pembelian dolar AS di atas USD 25.000 itu harus pakai underlying,” ujar Perry.

Underlying adalah dokumen bukti pendukung transaksi, seperti dokumen impor atau pembayaran jasa, yang menunjukkan bahwa pembelian dolar tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi nyata dan bukan untuk tujuan spekulasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Penurunan limit tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Perry menuturkan, pembatasan ini bertujuan untuk meredam aktivitas spekulasi di pasar valuta asing domestik. Ke depan, Bank Indonesia berencana untuk memperketat aturan tersebut lebih jauh demi memperkuat kedaulatan Rupiah.

Guna memastikan aturan ini berjalan efektif, Bank Indonesia juga meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dan perbankan. BI memantau bank-bank yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam jumlah tinggi secara rutin.

Dalam pelaksanaannya, BI berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawas dikirim langsung ke lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan transaksi tersebut.

Perry menekankan, penguatan pengawasan ini sangat penting untuk menjaga agar nilai tukar tidak bergejolak akibat permintaan yang tidak didasari oleh kegiatan ekonomi riil.

Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah tercatat melemah 30 poin atau 0,17 persen menjadi 17.424 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level 17.394 per dolar AS.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Bank Indonesia guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, langkah-langkah ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan moneter yang dikombinasikan dengan koordinasi erat bersama otoritas fiskal.

“Pak Presiden dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. Tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia. Untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan,” katanya di  Istana Negara, disiarkan daring melalui Youtube @SekretariatPresiden, Selasa (5/5/2026).

Langkah pertama yang ditekankan adalah intervensi pasar secara agresif dan terukur. BI akan terus masuk ke pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Intervensi dilakukan melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), hingga intervensi di pasar offshore seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Menurut Perry, cadangan devisa Indonesia dinilai cukup untuk menopang langkah stabilisasi ini.

Kedua, BI fokus menjaga aliran modal asing tetap masuk. Di tengah tekanan outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham, instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) didorong untuk menarik kembali dana asing. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan disebut berhasil menjaga arus portofolio tetap positif secara tahunan.

Langkah ketiga adalah pembelian SBN di pasar sekunder. Hingga saat ini, BI telah menyerap SBN senilai Rp123,1 triliun. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar obligasi sekaligus memperkuat nilai tukar. Pemerintah juga membuka opsi buyback sebagai bagian dari strategi bersama fiskal dan moneter.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan sebagainya. Koordinasi sangat keren antara fiskal dan moneter,” ungkapnya.