Dana Bantuan Bedah Rumah BSPS Cair Bulan Depan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) menyebut bantuan dana bedah rumah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bisa mulai dicairkan Mei 2026. Saat ini pemerintah masih melakukan verifikasi lapangan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian PKP, Fitrah Nur menyampaikan, ada kuota 400.000 unit yang bisa mendapat bantuan dana bedah rumah pada 2026, lebih tinggi 8 kali lipat dari tahun lalu. Saat ini, Kementerian PKP sedang menyiapkan perbaikan beberapa aturan. Harapannya, pencairan bantuan dana sudah bisa dilakukan secara paralel.

"Kita sudah juga mulai dengan melakukan verifikasi lapangan, itu sudah mulai. Mungkin kita harapkan di bulan April, Mei, bulan Mei itu udah ada pencairan," kata Fitrah, ditemui di Kantor BP Tapera, Menara Mandiri, Jakarta, Jumat malam (17/4/2026).

Terkait nominalnya, dia mengaku masih dalam proses penghitungan. Rata-rata besaran bantuan BSPS dicairkan sebesar Rp 20 juta per kartu keluarga (KK) per unit rumah. "Tapi ternyata ada beberapa tempat seperti Papua, Maluku Utara itu ada yang Rp 25 juta, ada yang Rp 40 juta. Kita masih hitung (angka finalnya)," jelas dia.

Dia menegaskan lagi, kategori pemerina bantuan bedah rumah ini cukup ketat. Yakni, perlunya bukti kepemilikan rumah yang sah. Lalu, penerima merupakan masyarakat dalam golongan desil 1-4.

"Kemudian dia Warga Negara Indonesia, punya rumah satu-satunya yang tidak layak huni. Jadi kalau dia punya dua enggak bisa (dapat bantuan), cukup punya satu saja," tutur Fitrah.

Pada 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan, program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

"Program BSPS tahun ini meningkat signifikan dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kami ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Maruarar, mengutip keterangan resmi di laman Kementerian PKP.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali membahas penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak. Kali ini dilakukan dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Gubernur Jambi Al Haris.

Menteri PKP, Maurarar Sirait atau Ara mengatakan, kedua pemerintah daerah tersebut telah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani.

"Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat,” katanya di Kantor Kementerian PKP, Senin (23/2/2026).

Perlu Penanganan Terpadu

Menurut dia, penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.

Sebab, ia menemui selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.

"Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” tegasnya.