9.000 Buruh Terancam PHK Imbas Perang AS-Iran, Sektor Ini Paling Terdampak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkap, ada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 9.000 buruh di berbagai sektor. Butuh industri tekstil dan plastik disebut menjadi yang paling banyak terdampak.

Said Iqbal mengaku, telah mendapat laporan dari serikat buruh di pabrik-pabrik. Diperkirakan ada 10 pabrik yang melakukan efisiensi. Meski, dia belum mau mengungkap nama-nama pabrik yang akan mengurangi karyawan.

"10 perusahaan ini, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan lebih, terutama di industri plastik dan industri tekstil, saat ini tercatat 9 ribu berpotensi (PHK)," ujar Iqbal dalam konferensi pers daring, Jumat (17/4/2026).

Dia mengungkap, beberapa sektor industri yang terdampak perang Amerika Serikat-Israel dan Iran. Salah satunya imbas kenaikan harga bahan baku, seperti plastik, seperti industri tekstil, garmen, hingga sebagian otomotif dan petrokimia. 

Tekanan kenaikan harga BBM untuk industri serta kenaikan harga bahan baku menjadi dua alasan perusahaan melakukan efisiensi. Iqbal menyebut, biaya yang dipangkas adalah untuk karyawan sehingga dikhawatirkan berujung pada PHK.

"Semua menyatakan kemungkinan besar akan melakukan efisiensi kalau perang terus berlalu-lalu," kata Iqbal.

Harga BBM dan Biaya Bahan Baku

Iqbal menjelaskan, setidaknya dua faktor yang berpengaruh paling besar kepada perusahaan dan berujung potensi PHK. Pertama, kekhawatiran naiknya harga BBM.

Lantaran, sektor industri tersebut diarahkan untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kekhawatiran kenaikan harga BBM bisa membebani operasional perusahaan.

"Pabrik-pabrik ini akan melakukan efisiensi. Karena ongkos produksi naik, efisiensinya adalah di labor cost, di biaya buruh, untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan, itu berarti terjadi PHK," tutur Iqbal.

Sebelumnya, jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang. Seluruhnya tercatat sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang diolah Pusdatik per 6 April 2026, dikutip Senin (13/4/2026), angka PHK tertinggi terjadi pada Januari dengan 4.590 orang. Sementara itu, Februari mencatat 3.273 kasus, dan Maret turun signifikan menjadi 526 orang.

Penurunan pada Maret menunjukkan adanya perlambatan gelombang PHK, meski secara keseluruhan jumlahnya masih cukup tinggi. Secara wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni mencapai 1.721 orang dalam tiga bulan pertama 2026. Angka ini jauh melampaui provinsi lain.

Selain Jawa Barat, beberapa wilayah lain yang mencatat angka PHK besar antara lain Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang dan Kalimantan Timur sebesar 915 orang. Kondisi ini mencerminkan tekanan yang masih terjadi di pasar tenaga kerja, terutama di wilayah industri dan sektor berbasis sumber daya.

Selain Jawa Barat, sejumlah provinsi lain juga mencatat angka PHK yang cukup signifikan. DKI Jakarta berada di posisi berikutnya dengan total 554 orang terkena PHK. Jawa Tengah mencatat 558 orang, sementara Jawa Timur mencapai 649 orang.

Di luar Pulau Jawa, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi wilayah dengan dampak PHK cukup besar, masing-masing 1.071 orang dan 915 orang.

Sementara itu, Sumatera Selatan mencatat 495 kasus PHK, disusul Banten dengan 707 orang. Angka ini menunjukkan bahwa kawasan industri dan manufaktur masih menjadi penyumbang utama PHK.

Di sisi lain, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif kecil. Misalnya Gorontalo hanya 2 orang, Maluku 6 orang, dan Maluku Utara 5 orang. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan dampak ekonomi antarwilayah, tergantung pada struktur industri dan aktivitas ekonomi di masing-masing daerah.