Astra Mau Bangun 1.000 Unit Rusun di Lahan KAI

Liputan6.com, Jakarta - PT Astra International Tbk (Astra) berencana membangun 1.000 unit rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Barat.

Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana, menyampaikan bahwa hunian vertikal terpadu tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 0,65 hektare atau sekitar 6.500 meter persegi. Lokasi tersebut saat ini difungsikan sebagai area parkir dan griya karya KAI di Jalan Lada Dalam, Kecamatan Tamansari.

Proyek ini akan menggunakan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Setiap unit rusun dirancang memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi dengan luas sekitar 35 meter persegi.

Boy menambahkan, pembangunan akan segera dilakukan setelah kepastian status legalitas lahan sebagai milik negara diperoleh. 

“Segera (dibangun) setelah konfirmasi lahannya negara sudah tersedia,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jalan Kemukus Stasiun Jakarta Kota Untuk Percepatan Penyediaan Hunian Layak di Perkotaan, Minggu (5/4/2026).

Di sisi lain, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Donny Oskaria menyatakan bahwa pembangunan berpotensi dimulai pada tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa proyek tersebut melibatkan kerja sama berbagai pihak dengan skema pembiayaan CSR, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan negara.

“Kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” kata Menteri Ara.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menilai lokasi tersebut memiliki potensi besar untuk pengembangan hunian karena berada di kawasan strategis dekat Stasiun Jakarta Kota.

Menurutnya, area tersebut diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, sehingga cocok menjadi salah satu konsep hunian masa depan.

Pembangunan rusun ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan program prioritas pembangunan 3 juta rumah untuk mengurangi backlog perumahan nasional.

Hunian tersebut nantinya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

“Ya kalau secara komersial ini cukup lumayan bagus. Yang kedua adalah ini cukup jauh dari bantaran rel,” tuturnya.