Bahlil Jamin Harga BBM Pertalite Cs Aman Meski Timur Tengah Bergejolak

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin harga BBM subsidi semisal Pertalite dan Solar Subsidi tidak akan terdampak oleh eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Meskipun harga minyak dunia bakal terkerek naik, yang berpotensi membuat subsidi APBN membengkak.

Beda halnya dengan BBM non subsidi semisal Pertamax cs, Bahlil tidak memungkiri harga jualnya bakal mengikuti fluktuasi pasar.

"Kalau harga yang disubsidi, yang bensin, pertalite, itu mau naik berapa pun tetap harganya sama. Sebelum ada perubahan dari pemerintah," ujar Bahlil di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

"Tetapi kalau untuk non-subsidi, artinya harga pasar, dia akan fluktuasi berdasarkan dinamika harga pasar yang ada, yang sudah terjadi sebelumnya. Kan itu kan sudah terjadi, bukan baru sekarang kan," ungkapnya.

Menyangkut persiapan di Lebaran 2026, Bahlil menjamin stok minyak mentah, BBM, hingga LPG secara rata-rata berada di atas standar minimum nasional.

"Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25 sampai 26 hari, enggak lebih dari itu," tuturnya.

"Makanya sekarang pemerintah lagi sedang berusaha untuk membangun storage yang kapasitasnya bisa sampai dengan 3 bulan, karena itu standar internasional," dia menekankan.

Sebelumnya, perang AS-Israel dengan Iran dipastikan berdampak besar terhadap harga minyak dunia. Kondisi yang turut berimbas terhadap ekonomi dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia, terutama terhadap subsidi harga bahan bakar minyak (BBM).

Sekretaris Kemenko bidang Perekonominan (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, kenaikan harga minyak dunia menjadi komponen yang sensitif bagi anggaran belanja negara.

"Sensitivitasnya ke anggaran kita cukup tinggi. Karena APBN kita setiap kenaikan USD 1 ICP itu dari belanja, kita harus menambah Rp 10,3 triliun belanjanya, karena ada subsidi kompensasi energi," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Meski dia menambahkan, kenaikan harga minyak  USD 1 per ICP ikut memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp Rp 3,6 triliun dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Migas.

Dari hitungan artinya, terdapat defist Rp 6,7 triliun dari tiap kenaikan minyak USD 1 ICP, yang harus pemerintah tanggung untuk subsidi. 

Dia mengakui, dampak perang Israel-Iran terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan tidak besar. Selama ini, kerjasama dagang Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah yang masih belum terlalu besar.  

Namun dipastikan pemerintah akan terus memantau kondisi yang ada di dunia. "Nah, hal ini yang agak sensitif, harus pemerintah pastikan akan terus memonitor perkembangan ini," lanjut dia.

Hal lain yang patut diperhatikan seiring penutupan Selat Hormuz oleh Pemerintah Iran. Rantai pasok dunia dipastikan terganggu. Tidak hanya kian mendorong harga minyak tetapi harga komoditas lainnya. Kondisi serupa Perang Rusia dan Ukraina beberapa waktu lalu.

Bagi Indonesia, gangguan rantai pasok global bisa kian menekan inflasi yang dipengaruhi tidak hanya harga energi melainkan juga bahan baku industri dalam negeri yang sebagian besar impor.

"Kalau udah inflasi meningkat nanti bisa jadi untuk nge-rem inflasi biasanya otoritas moneter menggunakan disturbance suku bunga dan sebagainya sehingga pengetatan kebijakan moneter dan akan berpotensi ke perlambatan ekonomi," terang Susi.

Kondisi tersebut ikut membuat investor melirik emas serta obligasi pemerintah menjadi naik. Sehingga akan menekan pasar saham dan sebagainya. "Jadi, sebenarnya sangat kompleks sekali kalau nanti akumulasinya akan apalagi nanti kalau ada kapital," tambah dia.