Kadin Sebut Impor 105.000 Mobil India Bisa Ganggu Industri Lokal

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat proses impor 105.000 unit mobil pikap dari India ditunda lebih dahulu. Pengusaha menilai, langkah impor ini bisa mematikan industri lokal.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin menyampaikan, seluruh pengusaha meminda Presiden Prabowo Subianto untuk menunda impor tersebut. 

“Kami sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen. Mereka memohon kepada Presiden agar impor mobil dari India yang kini sedang berjalan dihentikan,” ungkap Saleh, dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Dia meminta produsen asal India itu membangun pabrik di Tanah Air jika memang serius membidik pasar Indonesia. Hal serupa yang dilakukan Toyota, Suzuki, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Hino, Hyundai, DFSK hingga BYD dan VinFast. Pemerintah perlu menempatkan semua pelaku usaha pada level playing field yang sama.

"Impor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, kata Saleh, dapat mematikan industri otomotif dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah," kata Saleh.

Dia mengungkit ambisi pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sektor industri menjadi salah satu penggeraknya. Hilrisasi dan industrialisasi juga menjadi perhatian Kepala Negara.

"Seharusnya kita mendukung keinginan Bapak Presiden tersebut, bukan justru mematikan investasi dan industri yang sudah ada,” ungkap Saleh.

Saleh Husin mengapresiasi kabar impor mobil pikap India ditunda. Dia turut menyoroti nasib kendaraan impor tadi setelah digunakan bertahun-tahun oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

"Apresiasi yang tinggi dari kami di Kadin untuk Mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa bayangkan kalau 105.000 mobil yang dipakai Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor menjadi bangkai setelah sekian tahun akibat kesulitan suku cadang,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor 105.000 mobil dari India. “Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco.

Serikat buruh menolak keras rencana impor 105 ribu mobil pickup untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari India. Rencana impor ini bisa memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri otomotif dalam negeri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan, sejumlah pekerja dari pabrikan otomotif telah mendatangi Posko Orange Partai Buruh bersama KSPI untuk menyampaikan kekhawatiran atas dampak kebijakan impor otomotif ini.

Ia menyebut pekerja dari berbagai produsen mobil, seperti Hino, Isuzu, Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Mitsubishi Motors, menyatakan adanya potensi penurunan output produksi jika impor tetap dilakukan.

Iqbal mengatakan, rencana impor tersebut muncul di tengah meningkatnya angka PHK. Ia menilai kebijakan itu justru berpotensi menambah tekanan terhadap tenaga kerja sektor otomotif. “Bagaimana mungkin di tengah PHK ratusan ribu itu tiba-tiba ada kebijakan yang mengancam potensi PHK di industri otomotif,” ujar Said Iqbal dalam Konferensi Pers, Selasa (24/2/2026).

Bisa Untungkan Pekerja RI

Ia menambahkan, apabila 105 ribu unit pickup tersebut diproduksi di dalam negeri, maka hal itu dapat memperpanjang kontrak pekerja serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.

“Seratus lima ribu pick up itu kalau diproduksi di dalam negeri di produsen-produsen mobil tadi itu akan memperpanjang kontrak buruh-buruh yang bekerja di pabrik mobil di Indonesia, kok malah dikasih ke India,” katanya.

KSPI dan Partai Buruh, lanjutnya, mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkan produksi kepada pabrikan dalam negeri. Ia menilai langkah tersebut lebih rasional di tengah situasi ketenagakerjaan yang sedang tertekan.