Menko Airlangga Sebut Prabowo Bakal Teken Kesepakatan Dagang dengan AS Bulan Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menandatangani kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) pada Februari 2026.

Hal itu disampaikannya usai rapat bersama Prabowo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART,” ujar Airlangga, dikutip dari keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan perkembangan perundingan dagang antara Indonesia dan AS terus dilaporkan secara berkala kepada Prabowo.

"Tadi dilaporkan juga kepada Bapak Presiden dan kita lihat perkembangan selanjutnya," katanya.

Penandatanganan ART merupakan kelanjutan dari negosiasi tarif antara Indonesia dan AS sejak tahun lalu.

Pada 22 Juli 2025, AS dan Indonesia menyepakati pernyataan bersama mengenai kerangka kerja ART yang menyebutkan bahwa AS akan memangkas tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen untuk produk asal Indonesia.

Negosiasi kemudian berlanjut pada 22 Desember 2025, ketika delegasi Indonesia dan Kantor Perwakilan Dagang AS di Washington DC menyepakati substansi kesepakatan ART.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kepastian AS untuk menghapus tarif impor khusus pada komoditas seperti sawit, kopi, minyak kelapa, dan kakao. Indonesia juga berkomitmen mengatasi hambatan nontarif yang menghambat kerja sama antara kedua negara melalui deregulasi kebijakan.

Namun, Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu draf akhir kesepakatan tersebut. "Kemudian, ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai," ujar dia

Selain membahas kesepakatan tarif dagang dengan AS, Airlangga juga melaporkan perkembangan ekonomi nasional kepada Prabowo, termasuk neraca dagang Indonesia yang mengalami surplus.

"Dari segi neraca perdagangan, kita juga terus mengalami surplus selama 68 bulan berturut-turut, yaitu sebesar USD 2,51 miliar,” ujarAirlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan proses negosiasi tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat telah rampung. Saat ini, kedua negara hanya menunggu penandatanganan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Semua perundingan sudah selesai, legal drafting 90%, kita tinggal menunggu jadwal tanda tangan, karena yang menanda tangan pemimpin negara," kata Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026).

Namun, Airlangga masih enggan membeberkan isi kesepakatan tarif yang dirundingkan sejak April 2025 tersebut. Ia menegaskan hasil perundingan akan diumumkan setelah kedua kepala negara meneken perjanjian dagang terkait tarif resiprokal.

Airlangga juga menjelaskan bahwa setelah kesepakatan tarif dagang ditandatangani, masing-masing pemerintah tetap perlu menyampaikan hasilnya kepada lembaga legislatif di negara masing-masing.

"Nanti eksekutif order bagi Amerika juga dilaporkan ke kongres, bagi Indonesia kita sampaikan ke DPR," pungkas Airlangga.   

Sebelumnya, Pemerintah menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses negosiasi kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, penyelesaian negosiasi yang semula ditargetkan rampung pada akhir Januari kini diperkirakan bergeser ke pertengahan Februari 2026.

Prasetyo menyampaikan hal tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa pembahasan kebijakan tarif impor yang dikaitkan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih terus berjalan dan tidak menghadapi hambatan berarti.

"Mungkin pertengahan Februari. Kemarin update terakhir dari Pak Menko Ekonomi, mungkin di pekan kedua bulan Februari," katanya saat memberikan keterangan mengenai perkembangan terbaru agenda negosiasi tersebut, Rabu (28/1/2026).

Lebih lanjut, Prasetyo menyebut hingga saat ini belum ada rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kunjungan langsung ke luar negeri terkait proses negosiasi tarif impor tersebut. Menurutnya, penyesuaian jadwal lebih disebabkan oleh masih adanya sejumlah hal teknis yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak.

Meski mengalami pergeseran waktu, Prasetyo memastikan bahwa penundaan tersebut bukan disebabkan oleh persoalan substansi. Ia menegaskan pembahasan berjalan sesuai jalur yang telah direncanakan.

"Secara substansi insyaallah enggak ada masalah," kata Prasetyo.

Ia pun berharap proses negosiasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara.