3 Spesifikasi Beras Haji Nusantara untuk Jemaah Haji 2026, Segini Target Harganya

Total kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah haji reguler dan petugas mencapai 2.280 ton. Berikut spesifikasi-nya.

Diterbitkan 10 Februari 2026, 19:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf resmi memperkenalkan program "Beras Haji Nusantara" sebagai langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji 2026. Inisiatif ini bertujuan memastikan jemaah mendapat asupan pangan berkualitas, sekaligus memberdayakan produk beras Indonesia di Arab Saudi. Lalu bagaimana spesifikasi beras-nya?

"Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji kita memiliki kualitas terbaik dan cita rasa Nusantara. Maka itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan maksimal lima persen," kata dia dalam rilis kepada Liputan6.com, Selasa (10/2/2026).

Menhaj mengungkap, total kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah haji reguler dan petugas mencapai 2.280 ton. Jumlah ini dihitung berdasarkan frekuensi makan jemaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan enam kali selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Selama ini, menurut Irfan, dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras komoditas negara lain dengan harga pasar sekitar 150 SAR per 40 kg atau setara Rp 16.824 per kg. Melalui program ini, pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara dapat menyentuh angka Rp 16 ribu per kg saat tiba di dapur penyedia layanan.

Langkah ini juga menjadi upaya efisiensi dan standardisasi menu jemaah. Menhaj mengungkap, dalam komposisi menu yang diberikan, jemaah akan mendapatkan porsi nasi seberat 170 gram setiap kali makan, didampingi lauk 80 gram, sayur 75 gram, serta air mineral dan pelengkap lain.

Tantangan Implementasi Beras Haji Nusantara

Menhaj juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi program ini. Di antaranya adalah mekanisme penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta penyesuaian kualitas dari medium ke premium.

"Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, seperti membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH)," ucapnya.

 

Janjikan Harga Beras yang Kompetitif

Selanjutnya, Menhaj juga akan berkoordinasi dengan Menko Pangan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji atas persetujuan Presiden serta pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pemberian subsidi.

Harga Beras

"Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,” ujar Irfan.

Program Beras Haji Nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan konsumsi bagi jemaah, namun juga menjadi etalase produk unggulan pertanian Indonesia di kancah internasional.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) Kemenhaj, Jaenal Effendi, menyebut bahwa pemanfaatan beras produksi dalam negeri kini menjadi prioritas utama guna memperkuat ekosistem ekonomi haji nasional.

Menurut dia, sudah saatnya Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras negara lain, seperti Vietnam dan Thailand, untuk konsumsi jemaah haji. "Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial," katanya dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian melalui rilis pada Bisnis Liputan6.com, 26 Januari 2026.

Momentum Emas

Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing masih berada di bawah harga beras Indonesia. Karenanya, diperlukan dukungan dan fasilitasi kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima di pasar konsumsi haji.

Jaenal menyebut, kondisi swasembada beras saat ini merupakan momentum emas. Selama ini, tantangan utama penggunaan beras lokal adalah faktor harga. Namun, dengan penguatan ekosistem ekonomi haji, pemerintah optimistis produk nasional dapat memiliki daya saing yang kuat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, mengatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari membangun warisan baru.

"Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air," ujar dia.

 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6