Tarif Trump Tak Pasti, India dan Uni Eropa Siap Raih Kesepakatan Dagang Terbesar

Liputan6.com, Jakarta - India akan mengadakan perayaan Hari Republik India pada hari ini. India mengundang Presiden Dewan Eropa Antonio Luis Santos da Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebagai tamu kehormatan.

Kedatangan dua tamu tersebut bertujuan untuk membicarakan perdagangan bebas antara keduanya. Mengingat ketidakpastian tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang awalnya mengancam sekutu Eropa terkait pencaplokan Greenland lalu menariknya kembali. Demikian dikutip dari BBC, Senin (26/1/2026).

India melakukan langkah tersebut sebagai respons kebuntuan tarif 50% Trump. India ingin mempercepat hubungan strategis dan perdagangan dengan seluruh dunia.

Beberapa laporan menyebutkan kesepakatan itu bisa diumumkan paling cepat pada 27 Januari ketika para pemimpin dari kedua belah pihak bertemu dalam KTT tingkat tinggi.

Peneliti senior bidang Asia Selatan di Program Asia- Pasifik Chatham House, Chietigj Bajpaee mengatakan, pertemuan ini mengirimkan sinyal India mempertahankan kebijakan luar negeri yang beragam dan India tidak terikat pada keinginan pemerintahan Trump."

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di pertemuan Davos menuturkan, baik India maupun Uni Eropa menganggap kesepakatan ini sebagai kesepakatan terpenting karena dapat menciptakan pasar dengan dua miliar orang, mencakup hampir seperempat dari PDB global.

Perjanjian ini akan menjadi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) India yang kesembilan dalam empat tahun menyusul serangkaian kesepakatan dengan Inggris, Oman, Selandia Baru, dan negara-negara lain.

Analis senior di Economist Intelligence Unit, Sumedha Dasgupta mengatakan, kedua belah pihak kini mencari mitra dagang yang dapat diandalkan, karena ancaman yang muncul dari geopolitik telah menciptakan lingkungan yang bergejolak bagi perdagangan.

Dorongan itu sama kuatnya - bagi India untuk mengimbangi masalah tarif AS, dan Uni Eropa untuk mengimbangi ketergantungan perdagangan pada China yang dianggap tidak dapat diandalkan."

"Kesepakatan ini juga akan menandai upaya berkelanjutan dan signifikan untuk melepaskan diri dari cengkeraman proteksionisme India yang terkenal," ia menambahkan.

Di tengah perang dagang yang semakin tidak stabil, India berupaya untuk diversifikasi mitra dagang untuk mengurangi ketergantungan dengan China dan AS.

India memilih Uni Eropa karena UE dinilai stabil dan dapat diprediksi sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasionalnya.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa India memulai kebijakan perdagangan yang lebih liberal dan strategis.

Tidak jauh berbeda dengan India, Uni Eropa juga membutuhkan mitra dagang yang besar, stabil, dan jangka panjang agar tidak ketergantungan berlebihan dengan mitra tertentu seperti China dan AS.

Saat ini perekonomian India semakin meningkat. India adalah ekonomi utama terbesar keempat di dunia dan tumbuh paling cepat hingga mengalahkan Jepang tahun ini. Oleh karena itu Eropa berupaya untuk menjalin erat hubungan perdagangan dengan India. 

Melalui perjanjian ini, Uni Eropa mendapat akses pasar yang lebih mudah untuk produk industri, otomotif, kimia, farmasi, barang mewah, serta memperluas peluang bagi perusahaan dan investor Eropa.

Meskipun India dan UE telah mengukur keuntungannya, beberapa perbedaan masih tetap ada.

Bagi Eropa, penguatan perlindungan kekayaan intelektual adalah hal yang harus diprioritaskan. Sehingga harga produksi di India semakin mahal karena harus menjamin perusahaan dan inovatos Eropa merasa aman secara hukum.

Bagi India, pajak karbon baru yang dikenal sebagai CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang diberlakukan oleh Eropa dapat merugikan India karena produk yang dianggap menghasilkan emisi karbon tinggi dapat dibebankan tarif.

Namun, menurut para analis, dalam jangka panjang ini akan menjadi situasi yang menguntungkan semua pihak.

"Pada akhirnya, hal ini dapat mempercepat pemisahan perdagangan dari AS dan mitra-mitra yang tidak dapat diandalkan lainnya. Ini berarti mengurangi ketergantungan pada Amerika di bawah pemerintahan Trump - atau China - mengurangi kerentanan terhadap tarif yang berubah-ubah, kontrol ekspor, dan penggunaan rantai pasokan sebagai senjata secara umum," kata Alex Capri dari Universitas Nasional Singapura.