Greenland Jadi Rebutan: PM Nielsen Tolak Barter Mineral dan Wilayah dengan AS

Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa kedaulatan dan integritas wilayah negaranya merupakan “garis merah” yang tidak dapat ditawar, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait adanya “kerangka kerja kesepakatan” dengan NATO.

Penegasan tersebut disampaikan Nielsen dalam konferensi pers di Nuuk, di tengah meningkatnya sorotan global terhadap posisi strategis Greenland dalam peta geopolitik dan ekonomi dunia.

Dikutip dari CNBC, Jumat (23/1/2026), isu Greenland kembali mencuat setelah Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan awal dengan Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte usai pertemuan tertutup di Davos, Swiss.

Namun, pengumuman itu disampaikan tanpa detail yang jelas dan memicu kebingungan, termasuk di kalangan otoritas Greenland sendiri.

Nielsen mengaku tidak mengetahui isi pasti dari kerangka kerja tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang bisa melibatkan Greenland tanpa persetujuan langsung dari pulau itu serta Kerajaan Denmark sebagai otoritas yang menaunginya.

Dalam konteks bisnis dan ekonomi global, Greenland kini menjadi pusat perhatian karena kekayaan sumber daya mineralnya, termasuk mineral tanah jarang yang sangat dibutuhkan untuk industri teknologi dan energi hijau.

Di sisi lain, posisi geografis Greenland di kawasan Arktik menjadikannya aset strategis bagi pertahanan dan logistik militer. Kombinasi kepentingan ekonomi dan keamanan inilah yang membuat setiap pernyataan terkait Greenland berdampak luas, bukan hanya bagi kawasan Nordik, tetapi juga bagi stabilitas pasar dan hubungan transatlantik.

Nielsen menegaskan bahwa Greenland telah memilih jalur geopolitik yang jelas yang tetap berada dalam Kerajaan Denmark, Uni Eropa, dan NATO. Menurutnya, isu ini bukan semata soal kepentingan lokal, melainkan menyangkut tatanan dunia dan penghormatan terhadap hukum internasional.

“Kami memilih Kerajaan Denmark. Kami memilih Uni Eropa. Kami memilih NATO,” kata Nielsen kepada pers di Nuuk, Greenland.

“Ini bukan hanya situasi bagi Greenland dan Kerajaan Denmark, ini tentang tatanan dunia bagi kita semua,” tambahnya.

Presiden Trump sebelumnya mengumumkan melalui media sosial Truth Social dirinya dan Mark Rutte telah menyepakati “kerangka kerja kesepakatan di masa depan”. Dalam wawancara terpisah, Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai “konsep” yang akan dijelaskan kemudian.

Trump juga mengklaim bahwa kerangka kerja itu mencakup akses Amerika Serikat terhadap mineral Greenland serta sistem pertahanan rudal “Golden Dome” yang diusulkan pemerintahannya.

Pernyataan ini bahkan cukup untuk membuat Trump membatalkan rencana tarif terhadap sejumlah negara Eropa yang mendukung Greenland di tengah ketegangan diplomatik.

Laporan media internasional menyebutkan adanya pembahasan internal NATO terkait kemungkinan kompromi, di mana AS akan mendapatkan kendali atas sebagian kecil wilayah Greenland untuk kepentingan pangkalan militer. Namun, Nielsen dengan tegas menolak gagasan tersebut.

Ia menegaskan bahwa integritas wilayah, perbatasan nasional, dan hukum internasional tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Menurutnya, batasan-batasan tersebut telah disampaikan kepada NATO dan Denmark, dan diyakini juga telah diteruskan kepada pihak Amerika Serikat.

“Kita memiliki beberapa batasan yang tidak boleh dilanggar, Kita harus menghormati integritas teritorial kita. Kita harus menghormati hukum internasional dan kedaulatan,” tegas Nielsen.

“Integritas kita, perbatasan kita, dan hukum internasional jelas merupakan garis merah yang tidak ingin kita langgar oleh siapa pun, dan saya rasa itu sama sekali tidak aneh,” tambahnya kemudian dalam konferensi pers.

Meski bersikap tegas soal kedaulatan, Nielsen menyatakan Greenland tetap terbuka untuk berdialog dengan Amerika Serikat terkait kerja sama ekonomi, termasuk investasi dan pengembangan sumber daya. Namun, dialog tersebut harus dilakukan atas dasar saling menghormati, tanpa ancaman atau tekanan politik.

Ia juga mengkritik keras retorika agresif pemerintahan Trump yang dalam beberapa bulan terakhir memicu keresahan di kalangan masyarakat Greenland. Menurut Nielsen, ancaman pengambilalihan dan wacana penggunaan kekuatan militer sangat bertentangan dengan nilai-nilai damai yang dianut warga Greenland.

“Tidak diragukan lagi, retorika yang kita dengar selama setahun terakhir tidak dapat diterima bagi kami,” katanya Nielsen

Ia menambahkan, sulit untuk mempertahankan dialog yang saling menghormati ketika warga Greenland “setiap malam mendengar ancaman tentang pengambilalihan dan perebutan,” tambahnya.

“Cobalah bayangkan bagaimana rasanya sebagai warga Greenland, sebagai orang-orang di sini, orang-orang yang cinta damai di Greenland, mendengar dan melihat di media setiap hari bahwa seseorang ingin merampas kebebasan Anda,” turut Nielsen.

Pernyataan ini menegaskan posisi Greenland di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik dan bisnis global: terbuka untuk kerja sama ekonomi, tetapi menutup rapat pintu terhadap segala bentuk kompromi atas kedaulatan.