Bos Danantara Bongkar Alasan Tak Suntik Modal ke TINS

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tak akan menaruh tambahan modal ke PT Timah Tbk atau TINS. Lantaran, perusahaan dan induk holdingnya dinilai masih mampu menanganinya.

Managing Director Business 3 Danantara, Febriany Eddy menuturkan alasan Holding Operasional Danantara tidak memberikan injeksi modal ke TINS. Danantara akan menjadi opsi terakhir untuk pemenuhan kebutuhan modal TINS.

"Kalau tadi ditanya apakah kalau Danantara langsung (berikan modal) saat ini belum, karena kemungkinan dia masih sanggup sendiri dan juga sanggup di Holdingnya. Jadi kita itu adalah last resort-lah," ucap Febriany dalam Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, dikutip Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan, TINS merupakan anggota Holding BUMN Industri Pertambangan di bawah PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID. Injeksi modal bisa jadi lebih dahulu dilakukan pada tahap induk holding tadi.

"Sebenarnya begini, capital injection itu tidak harus dari Danantara langsung ya. Kalau perusahaan itu sendiri mampu, ya silakan. Kalau tidak, kan dia masih ada holdingnya. Nah, holding-nya, kemudian tentunya kita," tuturnya.

Dia bilang, bisa saja Danantara ikut tanam modal, tetapi skemanya masuk lewat Danantara Investment Management (DIM). "Kecuali misalnya DIM, Danantara Investment, itu melihat ada opportunity di situ, dan dia mau masuk, ya silakan saja," katanya.

PT Timah Rugi

Febriany mengungkap kondisi PT Timah yang dihadapkan banyak praktik ilegal, seperti yang jadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia juga melihat adanya peran penting PT Timah dalam memastikan pasokan global.

"Tapi jelas kan, kalau pemerintah lihat Presiden sangat fokus ya ke illegal, kemudian tumpang tindih, ya selama ini maaf aja Timah diporotin lah," ungkapnya.

"Sekarang mau dirapi-rapikan, dan dibersihkan dan dikonsolidasi. Saya rasa masa depannya harusnya sangat positif. Timah itu berperan besar ke suplai dunia juga," sambung Febriany.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal di Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp300 triliun. Untuk itu, dia mengapresiasi aparat penegak hukum yang bergerak cepat menyelamatkan aset dengan menyita enam smelter perusahaan swasta yang terlibat tambang ilegal di Babel.

"Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara surah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan," kata Presiden Prabowo di kawasan smelter PT. Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025).

Dia menyebut, dari hasil penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, enam smelter beserta tumpukan tanah jarang (rare earth) dan ingot timah berhasil disita oleh Kejaksaan. Nilai total aset smelter yang disita mencapai Rp6 sampai Rp7 triliun.

"Di tempat-tempat smelter itu kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun," ucap Prabowo.

Dia menegaskan perampasan dan penyitaan smelter ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas tambang ilegal dan penyeludupan. Dia memastikan pemerintah akan terus membasmi aktivitas yang melanggar hukum dan merugikan negara.

"Jadi ini suatu bukti bahwa pemerintah serius. Kita sudah bertekat untuk membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak perlu siapa-siapa yang ada disini," pungkas Prabowo.