Kuota Impor BBM 2026 Diputuskan Pekan Depan, Ada Opsi Penambahan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengambil keputusan terkait kuota impor bahan bakar minyak (impor BBM) tahun 2026 untuk SPBU swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil. Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Laode Sulaeman mengatakan, keputusan tersebut akan difinalkan pada pekan depan.

“Minggu depan kami sudah Insya Allah bisa mendapatkan opsinya seperti apa,” ujar Laode dikutip dari Antara, Rabu (10/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa jajaran Ditjen Migas telah menggelar rapat internal untuk merumuskan sejumlah opsi terkait impor BBM bagi SPBU swasta. Selanjutnya, opsi tersebut akan dipaparkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang akan menentukan kebijakan final untuk tahun 2026.

Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penambahan kuota impor sebesar 10 persen dari alokasi tahun 2025. “Itu salah satu opsi,” jelas Laode.

Kebijakan penambahan kuota tersebut sebenarnya sudah diterapkan pada 2025. Namun, dalam praktiknya, beberapa SPBU swasta seperti Shell dan BP kehabisan kuota impor pada pertengahan Agustus 2025, disusul Vivo pada Oktober 2025. Kondisi ini sempat berdampak pada ketersediaan BBM non-subsidi di beberapa wilayah.

Untuk mengatasi kehabisan kuota impor pada 2025, Kementerian ESDM menawarkan solusi kolaborasi bisnis antara SPBU swasta dan Pertamina Patra Niaga. Melalui skema ini, badan usaha pengelola SPBU swasta dapat mengimpor BBM menggunakan kuota milik Pertamina.

Pendekatan tersebut terbukti efektif memulihkan suplai BBM jenis RON 92. Stok BBM di SPBU BP kembali normal pada akhir Oktober 2025. Kondisi serupa menyusul di SPBU Vivo pada akhir November 2025, dan terakhir di SPBU Shell pada awal Desember 2025.

Kolaborasi ini menjadi opsi jangka pendek untuk memastikan distribusi BBM tetap terjaga hingga keputusan kuota impor 2026 ditetapkan. Pemerintah menilai pendekatan tersebut turut menjaga stabilitas pasokan di tengah tingginya kebutuhan BBM non-subsidi.

Secara total, hingga awal Desember 2025, Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 430 ribu barel minyak kepada tiga SPBU swasta tersebut. Penyaluran ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan operasional sekaligus memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Ke depan, keputusan kuota impor BBM 2026 menjadi sorotan karena akan menentukan strategi pasokan SPBU swasta sepanjang tahun. Opsi penambahan kuota 10 persen dinilai dapat mengurangi risiko kekurangan pasokan seperti yang terjadi pada 2025.

Pemerintah berharap kebijakan yang akan diambil Menteri ESDM dapat memberikan keseimbangan antara kebutuhan pasar, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga. SPBU swasta pun menunggu kepastian agar dapat merencanakan impor secara lebih optimal pada tahun mendatang.