Nusron Wahid Nego Pemilik HGU Sawit Kasih Lahan Buat Hunian Sementara Korban Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid bakal meminta pengusaha kebun sawit dan kopi untuk memberikan lahannya. Lahan itu akan digunakan untuk membangun hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.

Dia telah diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan lahan pembangunan huntara korban bencana Sumatera. Pertama, lahan milik pemerintah di 52 kabupaten/kota. Kedua meminta sebagian lahan hak guna usaha (HGU) sawit untuk dijadikan pembangunan huntara.

"Kalau terpaksa di 52 kabupaten/kota nanti tidak ada lahan, baik lahan Pemda maupun lain-lain, kami akan minta dengan sukarela kepada pemegang-pemegang HGU di sekitar korban untuk diikhlaskan sebagian kawasan HGU nya untuk kepentingan huntara korban," kata Nusron, ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia memandang, HGU yang dikuasai pengusaha sebelumnya merupakan tanah milik negara dari pelepasan kawasan hutan. Tujuannya, untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari lahan tersebut dengan digunakan sebagai kebun kopi atau sawit.

"Ketika masyarakat membutuhkan untuk kepentingan huntara, apalagi ini korban bencana, maka masyarakat harus dinomor satu kan," tegasnya.

"Ini sedang kami proses identifikasi dan proses pendekatan dengan pemegang-pemegang HGU supaya dengan sukarela ikhlas memberikan lahan tersebut untuk kepentingan huntara," sambung dia.

Meski demikian, Nusron belum bicara banyak mengenai kebutuhan lahan untuk pembangunan huntara tadi. Dia masih menunggu hitungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Memang jumlahnya enggak sama. Kalau di Aceh mungkin membutuhkan lahannya hampir sekitar 1 kabupaten mungkin ada 200-300 hektare karena korbannya banyak sekali untuk huntaranya, tapi untuk di daerah-daerah tertentu yang banyak korban ringan mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu," jelas dia.

Sesuai namanya, korban hanya akan tinggal sementara di lahan tersebut. Hitungan Nusron, korban banjir dan longsor Sumatra hanya akan tinggal sampai proses rehabilitasi selesai.

Dia menjelaskan, korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hanya akan tinggal maksimal 3 tahun di huntara tadi. Dia enggan masyarakat justru tinggal di pengungsian terus menerus dan menimbulkan trauma.

"Nah mungkin tinggal di sana antara dua maksimal tiga tahun, biasanya rehabilitasi bencana itu sampai 2-3 tahun, kemudian pulih kembali," katanya.

Soal skema penyediaan lahannya, pemerintah masih menyusun strategi, termasuk mengubah detail tata ruang hingga opsi masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

"Apakah kita ubah dulu tata ruangnya, apakah dimasukkan proyek PSN, sehingga tidak perlu mengubah tata ruang, itu nanti strategi pemerintah selanjutnya," jelas Nusron.