Menteri Maman Wanti-Wanti UMKM Tak Boleh Dibiarkan Jalan Sendirian

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan MikroDOTS (Desk on The Street) di Kota Pontianak, sebagai upaya memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif dan kolaboratif.

Kegiatan ini mempertemukan langsung para pengusaha UMKM dengan berbagai institusi pendukung seperti lembaga pembiayaan, pemberi perizinan, dan penyedia pelatihan. Acara dikemas melalui fun walk bersama masyarakat bertepatan dengan car free day (CFD), dalam suasana interaksi sehingga menjadi lebih cair dan dekat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan MikroDOTS dirancang sebagai ruang terbuka yang menyatukan pemerintah pusat, provinsi, dan kota bersama pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM yang tumbuh, berkembang, dan terlindungi.

“Selama ini kita tidak ingin menimbulkan kesan bahwa UMKM berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Lewat acara ini, semuanya dibuat cair. Pemerintah adalah bagian dari setiap proses tumbuh-kembangnya UMKM,” ujar Menteri Maman dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).

Dalam kegiatan ini, masyarakat Pontianak dapat berkonsultasi langsung dengan lembaga pembiayaan, mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), mengurus perizinan, sertifikasi, hingga legalisasi usaha. OJK, perbankan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Kota Pontianak hadir mendampingi masyarakat secara penuh.

Acara ini juga menghadirkan zona pelatihan digital dan layanan bagi penyandang disabilitas agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengembangan UMKM. Prinsip keterbukaan dan inklusivitas menjadi fondasi penting bagi layanan MikroDOTS, sehingga masyarakat merasa dekat dengan pemerintah dalam setiap upaya memulai maupun mengembangkan usaha.

Melalui program ini, pengunjung CFD dapat mengakses lima desk layanan usaha secara lengkap dan terpadu yang mencakup pembiayaan usaha, legalitas usaha, ruang inklusi, pemasaran dan digitalisasi, serta kemitraan dan konsultasi franchise.

Seluruh layanan tersebut tersedia gratis, terbuka untuk umum, dan disiapkan untuk membantu masyarakat menjadi lebih siap berusaha, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan kemudahan dalam memulai dan mengembangkan bisnis.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus disalurkan secara tepat sasaran sekaligus disertai tanggung jawab bersama antara bank penyalur dan para pengusaha UMKM penerima pembiayaan.

“Bantuan pembiayaan harus dibarengi kemampuan mengelola keuangan agar menghasilkan perkembangan usaha yang nyata,” ujar Menteri Maman, dikutip Sabtu (22/11/2025).

Ia menyoroti banyak pengusaha mikro yang masih rentan mengalami kendala keuangan karena tidak memiliki disiplin dan kemampuan literasi keuangan yang memadai. Karena itu, pendampingan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyaluran KUR.

“Program Kumitra hadir untuk memperkuat kemitraan dengan usaha mikro sekaligus memberikan pemahaman mengenai cara mengelola pendanaan agar usahanya berhasil tumbuh,” katanya.

Menteri Maman juga mengingatkan para pengusaha UMKM wajib bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima. Dana KUR harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan usaha agar tidak menimbulkan kredit macet maupun risiko masuk daftar hitam.

Di sisi lain, ia meminta lembaga keuangan menyalurkan KUR sesuai ketentuan, termasuk aturan bahwa pinjaman UMKM di bawah Rp 100 juta wajib bebas agunan. Menurutnya, kekhawatiran perbankan terhadap kemampuan bayar UMKM sering kali menyebabkan pengajuan KUR ditolak.

“Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank penyalur KUR. Tugas bank adalah mengalokasikan sebagian subsidi itu untuk pendampingan dan pembinaan agar UMKM dapat melunasi pinjamannya,” ujar Maman.

Lebih jauh, Kementerian UMKM sebagai instansi yang diberi mandat menyalurkan KUR akan memastikan transparansi dan kepatuhan proses penyaluran oleh perbankan. Menteri Maman menegaskan tidak segan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang menyalahi aturan KUR UMKM.

Ia juga meminta kepala daerah untuk proaktif mengusulkan UMKM yang layak menerima KUR melalui dinas terkait. Peran daerah sangat penting dalam memfasilitasi komunikasi antara pelaku UMKM dan bank penyalur.

“Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi menjadi jembatan komunikasi antara UMKM dan bank penyalur KUR,” kata Maman.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan komitmennya untuk mendorong 4,2 juta UMKM di wilayahnya agar semakin berdaya. Data Kementerian UMKM menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi penerima manfaat KUR terbesar pada 2025, dengan total penyaluran mencapai Rp41 triliun kepada lebih dari 791 ribu UMKM.

“Tumbuh kembangnya UMKM Jawa Tengah turut memperkuat perekonomian nasional dan mengurangi angka pengangguran,” kata Gubernur Luthfi.

Acara Kumitra di Semarang diisi dengan penyerahan bantuan KUR dan non-KUR dari BPD Jateng, PNM, BSI, BNI, Mandiri, Pegadaian, dan Jamkrindo, serta bantuan perbaikan alat produksi dari peritel Alfamart kepada sejumlah pengusaha mikro.