Bea Keluar Emas hingga 15 Persen Hampir Final, Pemerintah Siapkan Skema Bertingkat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang memfinalisasi skema bea keluar emas yang akan diterapkan mulai 2026. Kebijakan ini menargetkan tarif maksimum hingga 15 persen, dengan besaran pungutan yang disesuaikan tingkat hilirisasi produk dan pergerakan Harga Mineral Acuan (HMA) emas. Skema tersebut saat ini tengah difinalkan dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa beleid ini sudah memasuki tahap akhir. “Saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Kami nanti akan laporkan segera ke Bapak-Ibu dan ke publik,” ujarnya dalam rapat dengan DPR dikutip dari Antara, Senin (17/11/2025).

Dalam rancangan tersebut, tarif disusun secara bertingkat. Ketika HMA emas berada pada kisaran 2.800–3.200 dolar AS per troy ounce, minted bars dikenai tarif 7,5 persen, ingot dan cast bar 10 persen, sementara dore serta granul dikenai 12,5 persen.

Sementara itu, ketika HMA menembus 3.200 dolar AS, tarif meningkat. Minted bars dikenai 10 persen, ingot dan cast bar 12,5 persen, dan produk paling hulu seperti dore dan granul dikenai tarif tertinggi 15 persen. Pemerintah menilai skema ini perlu untuk mendorong hilirisasi dan memperkuat nilai tambah industri emas dalam negeri.

Kemenkeu menegaskan bahwa besaran tarif bea keluar emas disusun bersama kementerian dan lembaga teknis, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mekanisme bertingkat ini dibuat untuk memastikan semakin hilir produk yang dihasilkan, semakin rendah tarif keluar yang dikenakan. Dengan begitu, industri didorong untuk memaksimalkan proses pengolahan emas di dalam negeri.

Selain mendukung hilirisasi, skema baru ini juga dirancang untuk memberi tambahan penerimaan negara ketika harga emas global berada pada level tinggi. “Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan akan segera kita undangkan untuk kemudian kita pastikan nanti pada 2026 ini memberikan sumbangan bagi pendapatan negara,” ujar Febrio.

Indonesia sendiri memiliki posisi strategis di industri emas dunia. Data USGS 2024 menunjukkan Indonesia berada di peringkat keempat global untuk cadangan tambang emas, sementara Kementerian ESDM mencatat cadangan bijih mencapai 3.491 ton pada 2023.

Dengan cadangan emas yang besar, pemerintah memastikan tata kelola sumber daya tetap mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Febrio menegaskan bahwa hilirisasi menjadi elemen penting untuk memperkuat rantai pasok nasional dan menciptakan nilai tambah lebih tinggi.

Selain mendorong industrialisasi, pemerintah juga memantau perkembangan ekosistem bullion bank di Indonesia. Menurut Febrio, peningkatan likuiditas emas dalam negeri sangat penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan pelaku industri.

Skema bea keluar emas ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus mendorong transformasi industri emas nasional. Pemerintah optimistis kebijakan tersebut bisa menciptakan ekosistem industri yang lebih kompetitif serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam perdagangan emas global.