Mampukah Menkeu 'Koboi' Purbaya Capai Target Asumsi Makro APBN 2026? Ini Kata DPR

Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah optimis target dalam asumsi makro APBN tahun 2026 bisa tercapai, karena gaya kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai berani dan berbeda.

Julukan “menteri koboi” disematkan karena Purbaya dinilai tak ragu mengambil keputusan yang dianggap berisiko namun berpotensi membawa dampak positif.

Dalam beberapa bulan terakhir, ia berani melonggarkan kebijakan yang cenderung ketat demi menciptakan ruang lebih bagi stabilitas pasar keuangan.

"Kita yakin gaya koboi menteri keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat," kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Pernyataan Said pun disambut tepuk tangan dan tawaan oleh seluruh anggota DPR dan jajaran Kemenkeu yang hadir termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah berani itu terlihat dari kemampuan menjaga likuiditas di pasar, meski tekanan global masih berlangsung. Said menilai pendekatan Purbaya membuat investor lebih percaya diri, sehingga ekspektasi suku bunga ke depan bisa turun.

Banggar DPR optimistis gaya koboi Menkeu bisa terus menekan suku bunga SBN agar lebih rendah dari 6,9 persen. Dengan begitu, APBN 2026 tidak akan terlalu terbebani oleh pembayaran bunga utang, dan anggaran bisa lebih banyak dialokasikan untuk program produktif.

"Terbukti dalam sebulan dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah sehingga biaya dana yang di tanggung APBN semakin rendah," ujarnya.

Angka yang disepakati antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun di level 6,9 persen.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia dipatok pada USD 70 per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 984 ribu barel per hari.

"Keseluruhan kesepakatan angka angka di atas kita asumsikan sebagai fondasi penting bagi pemerintah badan anggaran DPR mendukung kegiatan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," kata Said Abdullah.

Badan anggaran bersama pemerintah sepakat inflasi dan kurs rupiah harus dijaga agar stabil. Sebab keduanya bisa memicu gejolak harga pada sektor riil, menimbulkan guncangan pada sisi moneter, serta memicu letupan krisis lainnya.

"Untuk mencapai target inflasi dan nilai tukar di atas pemerintah pusat pemerintah daerah dan bank Indonesia harus selalu seirama mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang gesit kreatif dan sekaligus konsolidatif," ujarnya,

Lebih lajut, Said menyampaikan, bahwa Badan Anggaran DPR bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari pendanaan kebutuhan di pasar keuangan di pasar SBN sebab di saat yang sama perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil.