Defisit RAPBN 2026 Disepakati Melebar Jadi Rp 689,1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui revisi defisit anggaran dalam RAPBN 2026. Defisit disepakati melebar menjadi Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dibandingkan rancangan awal sebesar Rp6 38,8 triliun atau 2,48 persen PDB.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan pelebaran defisit merupakan konsekuensi dari penambahan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).

“Itu kan konsekuensi. Tadi kan kita menambah yang Rp 43 triliun (TKD), lalu kita tambah sedikit di belanja pusatnya, sehingga defisit melebar dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen dari PDB,” ujar Febrio usai Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/9).

Febrio menegaskan pemerintah tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal. Defisit RAPBN 2026 disebut masih lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2025 yang diproyeksikan mencapai 2,78 persen PDB.

“Kita melihat kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun daerah, itu tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Dalam revisi RAPBN 2026, sejumlah pos anggaran ikut berubah, antara lain:

• Belanja Pemerintah Pusat (BPP) naik Rp 13,2 triliun menjadi Rp 3.149,7 triliun.
• Transfer ke Daerah (TKD) bertambah Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.
• Pendapatan negara disetujui Rp3.153,6 triliun, naik Rp5,9 triliun dari rancangan sebelumnya.
• Belanja negara menjadi Rp3.842,7 triliun, meningkat Rp56,2 triliun dari rancangan awal.
• Keseimbangan primer defisit Rp89,7 triliun, lebih besar Rp50,3 triliun dari rancangan awal Rp39,4 triliun.

Dengan revisi tersebut, pembiayaan anggaran RAPBN 2026 juga disesuaikan menjadi Rp689,1 triliun, naik Rp50,3 triliun dari rancangan awal Rp638,8 triliun.