Pinjaman Kopdes Merah Putih ke Bank Himbara Cuma Kena Bunga 2%

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin adanya potongan bunga untuk pinjaman dari bank milik negara (Himbara) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes Merah Putih.

Jaminan itu diberikan setelah 5 bank Himbara menerima gelontoran dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disimpan di Bank Indonesia (BI) senilai Rp 200 triliun.

Menkeu Purbaya mengatakan, pemerintah telah memberi arahan kepada bank BUMN agar bersedia memberikan bunga pinjaman hingga 2 persen kepada setiap unit Kopdes Merah Putih.

"Kami ada instruksi ke perbankan, kalau dipakai untuk Koperasi Merah Putih otomatis bunga yang kami charge ke mereka jadi lebih rendah. Jadi 2 persen dari sebelumnya sekitar 4 persen," jelas Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

"Jadi enggak ada lagi cost tambahan untuk himbara, jadi harusnya berjalan mulus. Cuman nanti kita gebrak-gebrak supaya (penyalurannya) lebih cepet aja," dia menekankan

Kendati begitu, Purbaya mengatakan, gelontoran dana besar tersebut mungkin telah membuat para bos bank Himbara pusing.

Pasalnya, berdasarkan pengakuan para direktur utama bank BUMN, mereka hanya sanggup menyerap dana hingga Rp 7 triliun. Masih lebih kecil dari nominal terkecil yang diterima oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) senilai Rp 10 triliun.

"Jadi Rp 200 triliun hari jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin ke mana," ungkap dia.

"Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka enggak bisa nyalurin, mereka punya uang lebih. Mereka enggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi," imbuh Purbaya.

Untuk penyaluran, Purbaya membebaskannya kepada masing-masing bank Himbara. Namun, Kementerian Keuangan bakal memberikan arahan kepada bank yang bingung agar mengalokasikannya untuk program-program unggulan pemerintah.

"Jadi win-win solution. Kalau mereka bisa salurin ya salurin. Jadi mudah-mudahan hampir pasti ekonomi berjalan lebih cepat," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia turut memberikan klarifikasi soal waktu penempatan 6 bulan di perbankan untuk dana Rp 200 triliun tersebut. Purbaya menyatakan, pemerintah tidak memberikan tenggat waktu terkait itu.

"Taro aja disitu terus, saya enggak perpanjang. Biar aja seperti itu. Jadi ini enggak ada termnya. Yang kemarin bilang 6 bulan itu salah, anak buah saya salah nulis. Pada dasarnya itu seperti naro uang di bank, suka-suka saya sampai kapan muter di situ, supaya muter di perekonomian," tuturnya.