Beri Bantuan Beras hingga Insentif Magang Berbayar, Pemerintah Gelontorkan Rp 16,23 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengumumkan 8 program paket kebijakan ekonomi dengan total anggaran Rp 16,23 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi tersebut dikhususkan untuk sisa 2025.

Pelaksanaannya nanti akan disebar untuk beberapa kementerian/lembaga. Semisal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk insentif padat karya, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan sosial.

"Memang Rp 16 triliun itu hanya sampai 2025, jadi bukan 2026. Itu sebagian program ada di kantor kementerian masing-masing, seperti PU, Perumahan, BPJS (Ketenagakerjaan), kemudian ada beberapa sektor lain yang sudah disediakan," jelas Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Adapun program paket ekonomi 2025 itu terbagi atas 8 program yang akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun ini. Di samping 4 program yang dilanjutkan pada 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Delapan program akselerasi itu, Airlangga memaparkan pertama, program magang berbayar untuk lulusan perguruan tinggi, maksimal setahun setelah lulus untuk para lulusan baru (fresh graduate).

Airlangga menyebut kuota untuk program magang itu sebanyak 20.000 orang dan selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar upah minimum provinsi (UMP) per orang Rp 3,3 juta per bulan. Upah tersebut diberikan selama periode 6 bulan.

"Anggarannya Rp 198 miliar," imbuh Airlangga seperti dikutip dari Antara.

Kemudian, program kedua, pemerintah menanggung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata.

Ketiga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan untuk periode Oktober 2025 sampai dengan November 2025, yaitu sebanyak 10 kilogram beras per penerima manfaat.

"Nanti kita evaluasi untuk bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun," kata Airlangga.

Keempat, bantuan iuran jaminan kehilangan, kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup mitra lepas pekerja paruh waktu, pengendara ojek online, pengendara ojek pangkalan, sopir, kurir, dan sopir logistik.

Dana untuk bantuan iuran JKK dan JKM itu telah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 36 miliar.

Program kelima, Airlangga melanjutkan, layanan tambahan berupa bantuan pembelian rumah dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program keenam, pemerintah juga mengucurkan bantuan upah untuk sektor padat karya, yang penyalurannya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Jumlah penerima bantuan itu sebanyak 609.465 orang untuk periode September sampai dengan Desember 2025. Dana yang digelontorkan oleh Kemenhub untuk bantuan upah itu sebesar Rp 1,8 triliun, sementara oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 3,5 triliun.

Program ketujuh, Airlangga melanjutkan pemerintah mempercepat deregulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang mencakup penerbitan sejumlah regulasi turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2025, kemudian integrasi RDTR digital ke satu sistem OSS.

Terakhir, program kedelapan ialah peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk UMKM, dan platform lainnya untuk para pekerja gig economy, yang tahap awalnya dilaksanakan di Jakarta.