Sopir Kebijakan Fiskal Berganti di Tengah Turunan, Tantangan Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menilai pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu peristiwa penting dalam arah kebijakan ekonomi nasional.

Achmad menilai hampir dua dekade, nama Sri Mulyani identik dengan kredibilitas fiskal. Di bawah kepemimpinannya, defisit selalu dijaga ketat, bahkan di tengah tekanan global akibat pandemi hingga gejolak geopolitik.

"Sopir lama (Sri Mulyani) dikenal piawai memilih gigi dan menahan rem, itulah reputasi Sri Mulyani dalam menjaga kredibilitas fiskal," kata Achmad dalam keterangannya dikutip Liputan6.com, Selasa (9/9/2025).

Menurut Achmad, warisan terbesar Sri Mulyani adalah menanamkan disiplin fiskal sebagai fondasi utama APBN. Bagi pasar, reputasi tersebut menjadi jaminan bahwa Indonesia tetap konsisten menjaga defisit. Hal ini memberi kepercayaan internasional yang mendukung stabilitas nilai tukar dan arus investasi.

Namun, di balik reputasi itu, terdapat kritik bahwa ruang fiskal kerap terasa sempit untuk mendukung agenda industrialisasi dan program prioritas rakyat. Keseimbangan antara kehati-hatian dan akselerasi menjadi dilema yang diwariskan kepada penerusnya.

Kini, dengan ekspektasi pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo, warisan disiplin fiskal Sri Mulyani akan diuji relevansinya ketika kebutuhan belanja sosial dan produktif semakin besar.

"Kini sopir berganti di tengah turunan, sementara penumpang bertambah karena program-program prioritas. Bisakah Indonesia berlari ke pertumbuhan 8% setelah Presiden Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan?" ujarnya.

Lebih lanjut, Achmad menilai Purbaya Yudhi Sadewa datang dengan latar belakang berbeda. Sebagai mantan Ketua Dewan Komisioner LPS, ia terbiasa mengelola stabilitas sistem keuangan dan meredam potensi kepanikan publik saat perbankan bermasalah. Modal ini memberi kepercayaan bahwa ia mampu menghadapi dinamika pasar dan risiko pembiayaan APBN.

"Purbaya membawa modal penting berupa ketenangan sistemik dari pengalamannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tetapi modal itu baru menjadi jawaban jika diterjemahkan ke dalam arsitektur fiskal yang presisi, komunikatif, dan konsisten," ujarnya.

Namun, tantangan yang dihadapinya jauh lebih luas. Sebagai Menkeu, Purbaya bukan lagi sekadar penjaga stabilitas, melainkan arsitek kebijakan fiskal yakni meningkatkan penerimaan, mengarahkan belanja, dan mengendalikan utang.

Menurut Achmad, di kursi Menkeu, Purbaya harus menampilkan playbook menaikkan rasio pajak secara bertahap dan kredibel. Jalannya terbentang dari penutupan celah PPN dan PPh Badan, pemangkasan biaya kepatuhan melalui digitalisasi administrasi, sampai desain kepatuhan yang mendorong formalitas ekonomi.

"Tanpa lompatan penerimaan, setiap peningkatan belanja pro-rakyat akan menekan defisit atau mengerek biaya pembiayaan," ujarnya.

Ia menyebut peran Menkeu sebagai perancang harga relatif. Insentif pajak harus tepat sasaran, depresiasi dipercepat untuk mesin ramah lingkungan, kredit pajak untuk investasi hijau, dan bea masuk disederhanakan pada komponen kunci. APBN menjadi de-risker, bukan sekadar spender.