Ekonom Minta Skema MBG Diubah, UMKM Harus Dilibatkan

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Indef Aviliani menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, program ini berpotensi baik untuk memperbaiki gizi anak-anak, tetapi model yang dipakai saat ini perlu untuk diubah.

"Jadi, saya melihat program ini paling tidak untuk generasi ke depan itu bagus. Tapi mungkin metodenya perlu diubah," kata Aviliani dalam Diskusi Publik INDEF: Menakar RAPBN 2026, ditulis Jumat (5/9/2025).

Salah satu kelemahan yang disorot adalah persyaratan teknis yang terlalu berat. Misalnya, adanya kewajiban penyediaan dapur khusus dan pengelola tertentu, yang membuat pelaku usaha kecil sulit terlibat. Padahal, UMKM bisa menjadi tulang punggung dalam mendistribusikan makanan bergizi jika mekanisme program lebih sederhana.

"MBG itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau itu berdampaknya juga pada UMKM, itu akan membantu peningkatan pendapatan mereka. Tapi sayangnya kalau kita lihat persyaratannya terlalu berat, harus ada dapur, kemudian juga orang yang menangani itu tidak mungkin yang UMKM," jelasnya.

Aviliani menegaskan, jika MBG hanya dijalankan sebagai proyek distribusi makanan tanpa mengaitkannya dengan struktur ekonomi rakyat, manfaatnya akan terbatas.

"Oleh karena itu, mungkin program ini perlu dikaitkan juga, selain tadi makanan bergizi, dikaitkan juga dengan UMKM. Mungkin perlu dirubah model dalam pelaksanaannya," usulnya.

Menurutnya, sudah saatnya MBG tidak hanya dipandang sebagai program sosial semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi. Caranya adalah dengan mengaitkan langsung MBG dengan aktivitas ekonomi rakyat, terutama UMKM.

Aviliani menyebut bahwa UMKM merupakan sektor yang menyerap mayoritas tenaga kerja kelas menengah bawah. Karena itu, melibatkan UMKM dalam program MBG akan memberi manfaat ganda yakni, peningkatan gizi sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu skema yang ditawarkan adalah penggunaan voucher. Dengan sistem ini, penerima manfaat dapat membeli makanan bergizi dari kantin sekolah atau UMKM lokal yang telah memenuhi standar gizi. Cara ini dianggap lebih fleksibel sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil.

"Bagaimana sebenarnya UMKM itu dilibatkan. Sehingga ketika kita bicara mungkin bisa menggunakan voucher. Ya di kantin, di sekolahnya juga bisa mendapatkan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan gizi tidak harus seragam dalam bentuk menu yang sama di seluruh wilayah. Yang penting adalah terpenuhinya standar gizi, sehingga UMKM bisa berkreasi sesuai kemampuan dan ketersediaan bahan di daerah masing-masing.

Aviliani mengingatkan bahwa jika MBG tidak mengalami perbaikan model, maka program ini berpotensi hanya menjadi beban anggaran. Dengan alokasi yang mencapai ratusan triliun rupiah, diperlukan mekanisme yang jelas agar dana benar-benar membawa manfaat jangka panjang.

"Bahwa harus tidak langsung Rp 335 triliun. Tapi bagaimana bertahap. Dan apakah mereka (penerima MBG) ketika pendapatan orang tuanya sudah membaik. Ya tidak perlu lagi (dikasih MBG)," pungkasnya.