Survei ISS: Kepercayaan Masyarakat ke Presiden Tertinggi saat Era Reformasi, meski Kesejahteraan Ekonomi Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Social Suvey (ISS) merilis hasil survei terhadap masyarakat yang menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, kesejahteraan ekonomi dalam lingkup kualitas hidup mendapat nilai lebih rendah.

Direktur Eksekutif ISS, Whinda Yustisia, mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 78 persen. Beberapa indikator pengungkitnya adalah kepuasan hidup, fasilitas pendidikan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri, TNI, dan jalannya demokrasi.

"Kepercayaan terhadap Presiden bahkan mencapai angka tertinggi sejak era reformasi, yaitu 90,9 persen," ungkap Whinda, dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Jumat (22/8/2025).

Survei ISS yang dijalankan sepanjang Juli 2025 ini melibatkan 2.200 responden dari 38 provinsi, dengan mengukur tujuh aspek utama kualitas hidup.

Di antaranya, Kesejahteraan psikologis dnegan nilai 67,3, kesehatan dengan nilai 70,1, keamanan dengan nilai 72,3, kepercayaan sosial dan institusi dengan nilai 70,2, partisipasi politik dengan nilai 69,7, kesejahteraan ekonomi dengan nilai 42,6, serta kualitas lingkungan dengan nilai 62,9.

"Secara umum, masyarakat merasa cukup bahagia, sehat, aman, dan memiliki kepercayaan tinggi terhadap sesama dan lembaga negara. Namun, aspek ekonomi rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar,” ujar Whinda.

.

Salah satu program pemerintah yang mendapat respons paling positif adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diingat spontan oleh 67 persen responden, dikenal oleh 89 persen, dan dinilai bermanfaat oleh 82 persen responden.

Program Andalan

Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Fitra Faisal, menegaskan MBG jadi program andalan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, khususnya dari sisi pengeluaran keluarga.

"Meski tidak menambah pendapatan langsung seperti bantuan tunai, MBG membantu mengurangi beban belanja harian. Misalnya, dua anak sekolah bisa menghemat pengeluaran hingga Rp600.000 per bulan,” jelas Fitra.

Hingga Agustus 2025, program MBG telah menjangkau antara 12 hingga 20 juta penerima manfaat, serta menyerap sekitar 290 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp757,8 triliun untuk sektor pendidikan, termasuk renovasi 800 madrasah, 11.686 sekolah, dan peningkatan kualitas guru.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran senilai Rp 335 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Kenaikan ini disebabkan oleh jumlah penerima MBG yang mencapai 82,9 juta orang.

"Alokasi anggaran untuk MBG 2026 kita alokasikan sebesar Rp 335 triliun," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan alasan dibalik kenaikan anggaran buat program prioritas tersebut. Utamanya karena jumlah penerima program MBG menjadi sebanyak 82,9 juta orang, dan angka ini berjalan sejak awal 2026.

"Di awal tahun 2026 kita akan full speed dari awal tahun dan kita akan menyerap APBN kurang lebih Rp 25 triliun per bulan. Ketika kita sudah full speed dari Januari kemudian sampai Desember (2026)," ungkap Dadan dalam Konferensi Pers APBN 2026 dan Nota Keuangan, di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dia menjelaskan, anggaran MBG pada 2025 ini memang jauh lebih kecil dari penetapan untuk 2026. Lantaran, jumlah penerima MBG yang bersifat naik secara bertahap. Targetnya, 82,9 juta orang akan menerima MBG pada akhir November 2025 seiring dengan rampungnya pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Penyerapan MBG identik dengan jumlah penerima manfaat, jadi kenapa tahun ini rendah karena kita mulai dari sejumlah penerima manfaat 6 Januari (2025) itu hanya sekitar 300 ribu. Nah pada ujungnya akan 82,9 juta di akhir tahun, di awal tahun depan kita akan full speed dengan 82,9 juta," beber Dadan.