Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp 274,7 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengoreksi besaran anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026. Anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan ditingkatkan dari Rp 178,7 triliun menjadi Rp 274,7 triliun.

“Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, dikutip dari Antara, Kamis (21/8/2025).

Sebelumnya, dalam Konferensi Pers RAPBN 2026, Sri Mulyani sempat menyebut angka Rp 178,7 triliun. Namun, perhitungan terbaru menunjukkan adanya komponen tambahan, termasuk gaji dan tunjangan pegawai di seluruh daerah.

Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman menegaskan, “Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan.”

Kenaikan ini membuat alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS, termasuk dosen, melonjak signifikan dari Rp 82,9 triliun menjadi Rp 120,3 triliun.

Dalam RAPBN 2026, pemerintah memastikan porsi anggaran pendidikan tetap 20 persen dari total APBN. Nilainya mencapai Rp 757,8 triliun, yang dialokasikan ke berbagai sektor dan program prioritas.

Dari jumlah tersebut, belanja pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 253,4 triliun. Dana ini mencakup tunjangan guru negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD), BOP Kesetaraan, hingga tambahan penghasilan guru.

Selain itu, belanja melalui kementerian/lembaga (K/L) dialokasikan Rp243,9 triliun. Anggaran ini dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Sosial.

Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi prioritas dalam RAPBN 2026. Dari total anggaran pendidikan, Rp 223,6 triliun dialokasikan untuk program ini, yang ditujukan bagi 71,9 juta siswa dan santri di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menganggarkan Rp37 triliun untuk pos pembiayaan pendidikan. Dana ini digunakan untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bagi 4.000 mahasiswa, pendanaan 452 riset, serta dukungan untuk 21 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) eksisting dan 2 PTN BH baru.

Selain itu, pembiayaan pendidikan mencakup pengembangan 9 sekolah unggulan dan revitalisasi 11.686 sekolah di berbagai daerah, sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.