Puan Soroti 10 Masalah yang Harus Diselesaikan Prabowo Secepatnya, Rekening Dormant hingga Royalti

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti terkait 10 permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan juga DPR di masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya terkait penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.

"Fungsi pengawasan DPR RI, diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menangani urusan rakyat dan dalam menjalankan UU," kata Puan dalam Penyampaian RUU APBN Tahun ANggaran 2026, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Puan menyampaikan DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, yaitu antara lain, pertama penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.

Adapun sebelumnya, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengklaim pihaknya telah membuka 122 juta rekening bank dormant yang sebelumnya diblokir. Proses pembukaan ini dilakukan secara bertahap sejak pertengahan Mei 2025 lalu.

Ivan juga menegaskan, jumlah rekening dormant yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 juta, menunjukkan betapa masifnya rekening yang tidak aktif tersebut.

Proses aktivasi rekening sepenuhnya diserahkan kepada pihak bank sesuai dengan mekanisme dan kebijakan internal masing-masing bank.

Untuk selanjutnya, setelah dilakukannya pengkinian data nasabah, PPATK berharap rekening nasabah terbebas dari jual beli rekening ataupun potensi peretasan, penyalahgunaan serta penyimpangan yang beberapa waktu ini sangat marak terjadi yang tentunya akan mengorbankan hak dan kepentingan pemilik rekening yang sah, yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian nasional.

Kedua, rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara. Ketiga, pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Keempat, evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Kelima, tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah. Keenam, rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun. Ketujuh, perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang.

Kedelapan, pelaksanaan Putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP. Kesembilan, sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Kesepuluh, pelaksanaan royalti hak cipta lagu.

Lebih lanjut, Puan mengatakan masih banyak persoalan rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR RI, baik melalui aspirasi daerah pemilihan, pengaduan publik, maupun forum-forum resmi yang disediakan oleh DPR.

"Harapan rakyat jelas: agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif," ujarnya.

Sepanjang satu tahun terakhir, DPR RI telah menerima laporan dan pengaduan masyarakat yang jumlahnya mencapai 5.642 laporan. Kalau dibagi rata-rata perhari: terdapat 15-16 Laporan Pengaduan Masyarakat yang dimohonkan untuk dapat dibantu penyelesaiannya.