APBN Mei 2025 Defisit Rp 21 Triliun, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik dari Tahun Lalu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah kembali mencatat defisit anggaran pada Mei 2025. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp21 triliun, atau setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Meski begitu, angka ini sedikit lebih baik dibandingkan defisit Mei tahun lalu yang mencapai Rp21,76 triliun (0,1% PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara telah terkumpul sebesar Rp995,3 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun.

"Keseimbangan primer APBN per Mei 2025 mengalami surplus Rp192,1 triliun, dengan pembiayaan anggaran mencapai Rp324,8 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Secara lebih rinci, pendapatan negara mayoritas berasal dari pajak dan bea cukai. Total penerimaan perpajakan mencapai Rp806 triliun, yang terdiri dari pajak Rp683,3 triliun dan bea cukai Rp122,9 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ikut menyumbang Rp188,7 triliun. Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat mencapai Rp694,2 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp322

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp4,3 triliun. Hal ini menunjukkan perbaikan signifikan setelah tiga bulan berturut-turut mencatat defisit.

"Sekarang bulan April terjadi pembalikan dari yang tadinya tiga bulan berturut-turut defisit, posisi akhir April APBN kita mengalami surplus Rp 4,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (23/5/2025).

Untuk rinciannya, total pendapatan negara hingga 30 April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau 27% dari target APBN 2025. Komponen utama pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp557,1 triliun atau 25,4% dari target Rp2.189,3 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp100 triliun atau 33,1% dari target Rp301,6 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp153,3 triliun atau 29,8% dari target.

Sri Mulyani menjelaskan, surplus terjadi karena percepatan realisasi pendapatan negara yang melampaui kecepatan belanja negara. Keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp173,9 triliun, yang berarti pendapatan negara setelah dikurangi belanja non-bunga utang menunjukkan posisi yang sehat.

"Posisi keseimbangan primer yaitu pendapatan keinginan belanja dikurangi perbayaran jumlah utang itu Rp 173,9 triliun surplus. Ya, jadi keseimbangan primer kita surplus Rp173,9 triliun," ujarnya.

Dalam hal pembiayaan, hingga akhir April 2025 telah direalisasikan Rp279,2 triliun atau 45,3% dari target pembiayaan sebesar Rp619,2 triliun.Dengan perkembangan ini, pemerintah optimistis mampu menjaga keberlanjutan fiskal dan tetap waspada terhadap dinamika ekonomi global dan domestik ke depan.