Harga Tiket Pesawat Turun, Masyarakat Tetap Ogah Jalan-Jalan?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah merilis aturan terkait diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tiket pesawat untuk mendukung aktivitas libur anak sekolah.

Menanggapi hal ini, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai kebijakan ini merupakan sinyal kuat bahwa kondisi daya beli masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

"Pemerintah berarti mengakui secara riil bahwa daya beli masyarakat sedang tak baik-baik saja, sehingga kemampuan masyarakat di dalam melakukan perjalanan jalur udara perlu didorong dengan insentif," kata Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (11/6/2025).

Ia menyatakan bahwa insentif PPN DTP sebesar 6 persen sebenarnya cukup berarti dalam upaya menekan harga tiket pesawat. Namun, ia meragukan efektivitasnya dalam meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi udara.

Daya Beli Masyarakat Turun

Menurut Ronny, dalam kondisi pendapatan masyarakat yang terus tertekan, bepergian terutama untuk tujuan wisata bukanlah prioritas utama.

“Dalam hemat saya, enam persen cukup lumayan untuk membantu menekan harga sebanyak enam persen. Namun semuanya kembali kepada prioritas masyarakat, karena dalam kondisi pendapatan yang terus tertekan, kebutuhan untuk berwisata dan menggunakan transportasi udara menjadi semakin tidak terlalu penting bagi masyarakat," jelasnya.

Ronny juga menyoroti aspek lain yang turut menjadi penyebab menurunnya permintaan terhadap jasa transportasi udara, yakni kebijakan efisiensi pemerintah yang membatasi perjalanan dinas. Ia menjelaskan bahwa dampaknya sangat terasa, tidak hanya pada maskapai penerbangan, tetapi juga sektor pariwisata secara umum.

"Penurunan volume transportasi udara juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi pemerintah terkait dengan perjalanan dinas," ujarnya.

Berdasarkan pengamatan Ronny, tekanan terhadap sektor jasa pariwisata saat ini cukup signifikan. Industri hotel, transportasi rental, serta produk-produk UMKM yang terkait dengan pariwisata mengalami penurunan permintaan hampir 30 persen.

Dalam kondisi ini, ia menilai bahwa langkah paling efektif justru adalah dengan merelaksasi kebijakan pembatasan perjalanan dinas, bukan hanya memberikan insentif fiskal pada tiket pesawat.

"Artinya, insentif tiket pesawat ini, dalam hemat saya, tidak akan terlalu berpengaruh besar terhadap permintaan tiket pesawat ke depannya," ujarnya.

Ronny kembali menegaskan bahwa meskipun secara nominal insentif ini akan menurunkan harga tiket pesawat sebesar 6 persen, dampaknya terhadap peningkatan permintaan masih sangat bergantung pada kondisi daya beli masyarakat.

"Tentu harga tiket, semestinya juga turun sebesar lebih kurang 6 persen. Soal berpengaruh atau tidak kepada permintaan masyarakat atas tiket, lihat jawaban nomor satu," ujarnya.

Sebagai informasi, insentif ini berlaku untuk penerbangan domestik selama periode Juni hingga Juli 2025, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2025 yang terbit pada 4 Juni 2025. Alokasi anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp430 miliar.