Menko Zulhas Janji Tak Ada Lagi Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Menko Zulhas) rapat mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025). ... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Menko Zulhas, tidak menampik adanya kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia mengklaim jumlahnya hanya sebagian kecil.

Meskipun begitu, ia bertekad agar program utama Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan tanpa adanya insiden keracunan lagi, alias zero accident.

"Kita sedang bekerja keras agar zero accident. Walaupun kemarin kan 0,00 sekian (persen). Dari 3,4 juta (ada) 4 kasus yang keracunan. Ini akan lebih diperhatikan, sehingga target zero accident," ujar Menko Zulhas di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis baru berjalan sekitar enam bulan. Sehingga pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan tata kelola. "Tentu kalau melibatkan begitu besar pekerjaan harus terus menerus memang disempurnakan. Personilnya, organisasinya, sistemnya," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga beritikad untuk melakukan percepatan. Dari target 82,9 juta penerima manfaat, saat ini baru tersalurkan untuk 3,4 juta penerima manfaat. "Ini perlu ada akselerasi/percepatan," tegasnya.

Zulhas bilang, seluruh poin-poinnya tersebut saling terkait dan harus diperbaiki. Mulai dari target nihil kecelakaan akibat keracunan, penyempurnaan tata kelola, hingga tembus target penerima manfaat.

2 dari 3 halaman

Muluskan Program Utama Prabowo

Menurut dia, misi ini perlu dituntaskan guna menyukseskan program utama milik Prabowo tersebut. Utamanya soal perluasan penerima manfaat, lantaran pemerintah tidak ingin menimbulkan kecemburuan akibatnya.

"Karena bapak Presiden (menganggap), ini kan program utama ya. Karena kalau satu sudah makan, yang sebelahnya belum itu tuh kan bertanya," kata Zulhas.

"Apalagi kalau daerah-daerah tertentu seperti daerah 3T. Kalau satu dapat yang lain dapat, dia merasa, kok kami dibedakan. Itu bapak Presiden berat sekali. Oleh karena itu perlu ada percepatan pengguna manfaat," dia menekankan.

3 dari 3 halaman

Kolaborasi Lintas Stakeholder

Oleh karenanya, Zulhas memutuskan untuk lebih mempererat kolaborasi lintas stakeholder. Dia pun meminta para pejabat setingkat eselon I di masing-masing instansi terkait agar mengutamakan MBG sebagai program utama.

"Peran bupati, gubernur, peran kita semua kementerian terkait, harus men-support semua. Misalnya Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau perannya PANRB, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Jadi ini terkait banyak," ungkapnya.

"Ini harus dirumuskan peran itu, karena ini program utama harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak penting. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," pungkas Menko Zulhas.

Foto Pilihan

Dianggap Meresahkan, Diperlukan Regulasi Tegas Atur Keberadaan Truk ODOL