KPPU: Tarif Impor Trump Picu Badai PHK dan Serbuan Produk Asing

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai, bahwa kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia, berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap persaingan usaha dan bahkan memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Aru Armando, menjelaskan perusahaan yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat akan mengurangi produksi, bahkan permintaan yang turun.

Selain itu, jika permintaan domestik tak mampu menyerap kelebihan produksi, biaya penyimpanan akan meningkat dan menyebabkan kerugian bisnis.

"Sehingga kepotensi menyebabkan terjadinya badai PHK atau keputusan pekerja atau bahkan penutupan pabrik," kata Aru dalam konferensi pers KPPU terkait Dampak Penerapan Tarif Impor oleh AS, Senin (5/5/2025).

Jika permintaan domestik tak mampu menyerap kelebihan produksi, biaya penyimpanan akan meningkat dan menyebabkan kerugian bisnis.

Daya Saing Produk RI

Selain tarif impor berpotensi menyebabkan badai PHK, menurut Aru, dampak lainnya dari kebijakan tarif tersebut adalah melemahnya daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

Ia mencontohkan, produk minyak sawit Indonesia kalah bersaing dengan produk serupa dari Malaysia di pasar Amerika Serikat.

Hal ini terjadi karena tarif yang dikenakan terhadap minyak sawit dari Indonesia mencapai 32 persen, sedangkan dari Malaysia hanya 24 persen.

"Minyak sawit Indonesia di Amerika Serikat akan kalah bersaing karena harganya tentu akan lebih mahal, bahkan juga dibandingkan dengan Malaysia. Karena Malaysia menggunakan tarif yang lebih rendah, yaitu 24 persen, ssementara di Indonesia adalah tarif 32 persen," jelasnya.

Tidak hanya minyak sawit, sektor lain seperti tekstil, alas kaki, elektronik, karet, dan kopi juga terancam mengalami penurunan volume ekspor. Untuk mengatasi hal ini, Aru menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor ke wilayah alternatif seperti Uni Eropa, Tiongkok, Timur Tengah, dan Afrika. Namun, ia mengakui bahwa proses diversifikasi tersebut membutuhkan waktu dan strategi baru.

"Minyak sawit Indonesia di Amerika Serikat akan kalah bersaing karena harganya tentu akan lebih mahal, bahkan juga dibandingkan dengan Malaysia. Karena Malaysia menggunakan tarif yang lebih rendah, yaitu 24 persen, ssementara di Indonesia adalah tarif 32 persen," katanya.

Selain melemahkan ekspor, tarif tinggi juga berisiko menimbulkan oversupply atau kelebihan pasokan di pasar domestik.

Aru menyebutkan bahwa jika ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Amerika Serikat yang saat ini bernilai USD 1,3 miliar menurun, maka stok CPO di dalam negeri akan meningkat, sehingga akan menyebabkan anjloknya harga jual dan berdampak pada kesejahteraan petani serta UMKM.

Di sisi lain, tingginya tarif atas produk dari Tiongkok juga mendorong negara tersebut mencari pasar alternatif, termasuk Indonesia.

Akibatnya, Indonesia berpotensi dibanjiri produk murah dari Tiongkok, terutama di sektor elektronik, plastik, besi dan baja, furniture, pakaian, sepatu, hingga kendaraan dan aksesoris, dengan estimasi nilai impor mencapai USD 221,6 miliar.

"Indonesia akan menjadi pasar kelimpahan produk akibat peralihan tujuan ekspor. Indonesia akan mengalami kondisi yang dinamakan oversupply komoditas," katanya.

Lebih jauh, Aru juga mengingatkan tentang potensi peningkatan aksi merger dan akuisisi oleh perusahaan asing terhadap perusahaan domestik sebagai respons atas tingginya biaya ekspor. Hal ini dinilai dapat mengarah pada pembentukan posisi dominan di pasar dan melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.

"Tingginya, biaya ekspor dapat diantisipasi oleh negara lain dengan memperlakukan praktik akusisi perusahaan domestik di negara tujuan ekspor. Umumnya, transaksi difokuskan oleh industri yang eksplosif dan terdampak di negara tujuan," ujarnya.

Oleh karena itu, pengawasan di bidang merger dan akusisi harus ditingkatkan untuk mencegah upaya penciptaan posisi dominan melalui traktik merger dan akusisi. Sehingga Komisi pengawasan harus dilakukan bersama dengan pemerintah seperti Kementerian Hukum, Kementerian Perindustrian, Otoritas Jasa Peruangan, dan Bank Indonesia.