Pembentukan Badan Air Nasional, Kementerian PUPR Tunggu Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah tokoh dan menteri dalam World Water Forum ke-10 Bali melempar usul pembentukan Badan Air Nasional pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Saat ini, pemegang regulasi terkait air masih terpecah di berbagai instansi, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Menanggapi usul itu, Staf Ahli Menteri PUPR V Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja menyerahkan putusan akhir pembentukan Badan Air Nasional kepada Prabowo dan kabinetnya.

"Saya kira kalau pembentukan Badan Air ini kan nanti akan menjadi domain dari pemerintah berikutnya ya. Saya kira seluruh format kelembagaannya kan masih dibahas," ujar Endra dalam salah satu sesi bersama media di ajang World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (23/5/2024).

Libatkan Banyak Pihak

Endra menegaskan, masalah air memang multidisiplin dan multisektor. Ia mengambil contoh Kementerian PUPR, yang punya tugas berkaitan dengan air minum, sanitasi, irigasi, hingga pengendalian banjir.

Kemudian ada juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyangkut sisi hulu dan hilir serta pengamanan daerah aliran sungai (DAS). Lalu, Kementerian Pertanian yang mengelola air untuk kepentingan pertanian.

"Ada lagi pemanfaatan air untuk PLTA (oleh Kementerian ESDM). Itu sudah kita lihat ya di di Cirata, di Jatiluhur yang untuk pembangkit listrik, kemudian di Poso, di beberapa danau di Sulawesi juga kita tahu itu memanfaatkan air untuk PLTA," imbuhnya.