Bandingkan Besaran Stimulus Pandemi COVID-19 Negara ASEAN, Filipina Hingga Indonesia

Bank Dunia mencatat, Filipina membuat pengeluaran sekitar lebih dari 6 persen PDB pada tahun 2020 dan 2021 untuk dukungan kepada perusahaan terkait COVID-19.

OlehNatasha Amani
Diterbitkan 12 Juli 2023, 14:29 WIB
Share
Copy Link
Batalkan
Status Pandemi COVID-19 Dicabut
Perbesar
Bank Dunia mengungkapkan bahwa Italia, Jepang, Mauritius dan Jerman menjadi salah satu negara yang mengambil pengeluaran fiskal tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19, antara 40 hingga 45 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta

 

Bentuk Stimulus di Asia

CFD Era Endemi
Perbesar
Lalu, status pandemi Covid-19 di Indonesia ditetapkan pada 31 Maret 2020, lewat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bank Dunia juga melihat, tanggapan perusahaan di Asia terhadap ketenagakerjaan semasa pandemi, didominasi dengan pemberian cuti atau pengurangan jam kerja atau upah pekerja, namun hanya sebagian kecil yang memberhentikan pekerja mereka.

"Subsidi upah membantu pekerja menanggung beban krisis ekonomi, dan menjaga hubungan antara pemberi kerja dan pekerja," beber Gonzales.

"Menentukan dukungan untuk perusahaan yang paling membutuhkan merupakan tantangan, perusahaan yang lebih besar lebih mungkin menerima stimuli, bahkan jika mereka juga lebih mampu beradaptasi. Sebagai solusi terbaik, menargetkan perusahaan di sektor yang paling terkena dampak resesi tampaknya efektif," pungkasnya.

Dukungan Rumah Tangga

Untuk kelompok masyarakat di rumah tangga, Mongolia menjadi negara yang membuat pengeluaran terbesar untuk bantuan pandemi, di mana nilainya setara 12 persen dari PDB. 
 
Sementara itu, stimuli pandemi kepada rumah tangga di Indonesia hanya mendekati 4 persen dari PDB, dengan Kamboja dan Malaysia di kisaran 2 persen dan Filipina dan Malaysia dengan angka terendah yaitu 1 persen.
 
Menurut Bank Dunia, dukungan terhadap rumah tangga bergantung pada sistem perlindungan sosial dan infrastruktur yang ada di keenam negara tersebut. 
 
Namun, badan keuangan internasional itu juga mengakui bahwa  dukungan terhadap rumah tangga sulit diperbarui di tengah krisis.
 
Maka dari itu, dibutuhkan berbagai pendekatan, salah satunya dengan persyaratan pelepasan untuk asuransi sosial, dan subsidi utilitas perlu memiliki cakupan yang luas.
 
 
 
 
 
 

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6