Krusial bagi Reformasi Sektor Keuangan, BRI Dukung Implementasi UU PPSK

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah telah resmi menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pada 12 Januari 2023 lalu. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengakomodasi para pelaku usaha Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuagan (ITSK) guna mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung UU PPSK ini terimplementasi dengan baik. Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan bahwa UU PPSK mengatur lima hal krusial bagi reformasi sektor keuangan.

"Mulai dari penguatan kelembagaan otoritas sektor dengan tetap memperhatikan independensi, penguatan tata Kelola dan kepercayaan publik, mendorong sustainabilitas pengumpulan dana masyarakat, perlindungan konsumen, dan literasi, inklusi serta inovasi sektor keuangan," katanya.

“Tentunya kami di industri jasa keuangan sangat mengapresiasi adanya undang-undang PPSK ini. Undang-undang ini telah mengatur secara lengkap mulai dari kelembagaan hingga peran per masing-masing industri dalam ITSK," tambah Solichin.

Dirinya berharap, dengan adanya PPSK dapat membawa semangat yang sangat baik, dari sisi regulator dan otoritas baik BI (Bank Indonesia) maupun OJK hingga pelaku usaha, dalam melangkah menjadi lebih jelas.