5 Program Kerja Kemenkeu 2024, dari Kebijakan Dukung Pemilu hingga Pengendalian BMN

Bersama DPR, Sri Mulyani Bahas Anggaran Kemenkeu 2024 — Menkeu menyampaikan, sejak 2019 hingga 2023 tren belanja dari birokrasi di Kementerian Keuangan justru mengalami penurunan pada saat anggaran belanja secara total meledak tinggi karena adanya pandemi. Hal itu dikarenakan disiplin dan efisiensi anggaran di Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan kerangka pikir penyusunan 5 Program Kerja Kemenkeu TA 2024 dengan 33 fokus strategis merespon dinamika nasional dan global.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan dengan Komisi XI DPR RI terkait Pengantar RKA dan RKP Kementerian Keuangan Tahun 2024, Senin (12/6/2023).

"Ini kenapa cukup banyak karena fokus strategis dari Kemenkeu menyangkut masalah isu baik di dalam negeri maupun global, dan suasana dunia yang memang sangat dinamis saat ini membutuhkan juga sebuah fokus bagi kita untuk terus melihat dampaknya kepada APBN, maupun kepada perekonomian," kata Menkeu.

Menkeu pun merinci dari 33 fokus ini terdiri dari 7 fokus di area kebijakan fiskal, 7 fokus di bidang penerimaan negara, 7 fokus di bidang Belanja Negara, 6 fokus di bidang perbendaharaan dan kekayaan negara serta pengelolaan risiko, dan 6 fokus strategis di bidang dukungan manajemen.

" Rencana kerja dan rencana kerja anggaran dari Kemenkeu 2024 disusun tentu saja dengan sistematika ada sasaran output dari program-program tersebut yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan dan alokasi anggaran yang akan diberikan," ujarnya.

Adapun pada 2024, kata Menkeu, merupakan tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, Kemenkeu terus mendukung kepemimpinan nasional dan target-target pembangunan.

Kendati demikian, pada saat yang sama pada 2024 juga terdapat agenda nasional seperti Pemilu serentak dan juga agenda dari sisi Global yang berpotensi mempengaruhi target-target pembangunan.

"Arah kebijakan pembangunan nasional 2024, terutama dari sisi RKP, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini menjadi fokus bagaimana mendesain kebijakan-kebijakan fiskal kita baik itu dari sisi policy secara keseluruhan penerimaan negara belanja dan dari sisi perbendaharaan," ujarnya.

2 dari 6 halaman

Kebijakan Fiskal

Berikut Program Kebijakan Fiskal memiliki 7 Fokus Strategis yang Ditujukan untuk Mewujudkan stabilisasi dan Penanganan Persoalan Mendesak serta Mendukung Reformasi Struktural:

Kebijakan APBN yang mendukung agenda prioritas Pemerintah seperti Pemilu/Pilkada, IKN dan lainnya.
Revitalisasi dan hilirisasi industri, kinerja ekspor dan pemberdayaan UMKM
Pengembangan dan optimalisasi kawasan khusus
Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
Antisipasi dampak perubahan iklim dan transisi ekonomi hijau
Implementasi UU prioritas (P2SK, HPP, SKPD)
Penyelarasan kebijakan fiskal daerah dengan nasional

3 dari 6 halaman

Pengelolaan Penerimaan Negara

Program Pengelolaan Penerimaan Negara Memiliki 7 Fokus Strategis yang Ditujukan untuk Optimalisasi Pendapatan Perpajakan dan PNBP:

Kebijakan perpajakan yang mendukung iklim investasi
Penguatan transformasi sistem administrasi penerimaan negara
Efisiensi logistik dan domestic value chain
Perluasan basis penerimaan
Penyesuaian peraturan turunan UU HPP dan UU PNBP
Pemantapan pengawasan dan kepatuhan perpajakan
Efektivitas pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat

4 dari 6 halaman

Pengelolaan Belanja Negara

Program Pengelolaan Belanja Negara Memiliki 7 Fokus Strategis yang Ditujukan Untuk Penguatan Kualitas Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah:

Penguatan kebijakan penganggaran untuk antisipasi ketidakpastian global
Penguatan efektivitas dan dukungan anggaran prioritas
Belanja subsidi yang efisien dan tepat sasaran
Pengelolaan program bantuan sosial yang berkeadilan
Penguatan kualitas belanja pemerintah serta reformasi penganggaran
Penurunan ketimpangan antar wilayah
Penguatan kemandirian keuangan daerah

5 dari 6 halaman

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR) Memiliki 6 Fokus Strategis yang Ditujukan Untuk Penguatan Manajemen Kas, Pembiayaan dan Pengelolaan Aset yang Prudent:

Digitalisasi ekosistem pengelolaan kas dan modernisasi proses bisnis
Sinergi pengelolaan dukungan fiskal, serta penerusan pinjaman pemerintah
Peningkatan kualitas pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara
Pengembangan skema pembiayaan inovatif
Pengendalian tingkat cost of fund
Optimalisasi, pengawasan, dan pengendalian BMN

6 dari 6 halaman

Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen memiliki 6 Fokus Strategis yang ditujukan untuk Mewujudkan Organisasi yang lebih Agile, Adaptif, dan Berintegritas dalam Mendukung Seluruh Program Kemenkeu:

Penguatan tata kelola dan akuntabilitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan soliditas ASN Kemenkeu serta penguatan budaya kerja Kemenkeu Satu.
Penguatan pengawasan yang bernilai tambah sebagai Trusted Advisor dan Strategic Partner untuk meningkatkan integritas ASN Kemenkeu.
Penguatan transformasi digital Kemenkeu dalam rangka mendukung implementasi Collaborative Ways of Working, digitalisasi regulasi, serta corporate branding.
Penataan, pemberdayaan, dan peningkatan kompetensi SDM Kemenkeu dalam ekosistem kerja baru untuk mendukung pelayanan yang optimal.
Peningkatan utilisasi aset bersama untuk mendukung pelayanan yang handal.
Peningkatan kinerja pelaksanaan mandat Tugas Khusus (special mission) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
kemenkeu
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
kemenkeu
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan