Sri Mulyani Soroti Manipulasi Data Bansos, Ketua MPR Minta Atasi Sengkarut Data Kemiskinan

Diwartakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan terang terangan menyoroti praktik manipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) oleh oknum pemerintah daerah (pemda).

"Ada masalah tata kelola di mana pemerintah daerah memilih keluarga miskin," ungkap Sri Mulyani dalam acara peluncuran laporan Bank Dunia : Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Menkeu menjelaskan, manipulasi data itu dilakukan dengan menambahkan pendukung atau tim sukses anggota ke dalam daftar penerima bansos.

Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat miskin yang sebenarnya membutuhkan bantuan malah tidak terdaftar untuk menerima bansos.

"Jadi orang 'miskin' yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, tim sukses yang teregistrasi (ada di daftar penerima bansos)," sebutnya.

Menurutnya, manipulasi data ini menjadi isu yang cukup kompleks, sebagai salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi bebas yang diterapkan di Indonesia.

"Ini menjadi salah satu standar tata kelola yang paling kompleks ketika kita benar-benar berbicara tentang Indonesia bersatu dan kemudian Indonesia yang terdesentralisasi," bebernya.

Selain itu, praktik manipulasi data juga berisiko muncul ketika adanya oknum yang berpartisipasi dalam pemilu memanfaatkan program bansos untuk kepentingan politik.

"Demokrasi dan pemilu memilki konsekuensi, dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan," pungkas Menkeu.

Bank Dunia menilai, program bantuan sosial (bansos) lebih efektif dalam upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan dibandingkan dengan subsidi energi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal itu diungkapkan Bank Dunia dalam laporan terbarunya, berjudul Indonesia Poverty Assessment Patways Towards Economic Security yang diluncurkan pada Selasa (9/5).

"Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan," tulis Bank Dunia dalam laporan bertajuk Indonesia Poverty Assessment, dikutip Selasa (9/5/2023).

Laporan terbaru Bank Dunia juga menyoroti program jaminan sosial dapat mengurangi masalah pengangguran hingga kesehatan. Namun sayangnya, jaminan sosial saat ini hanya tersedia bagi pekerja formal.

"Saat ini, hanya pekerja formal yang memiliki perlindungan untuk kejadian-kejadian tersebut," ungkap Bank Dunia.

Sementara itu, program subsidi BBM dianggap tidak efektif untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia, hal ini dikarenakan program tersebut memerlukan biaya yang mahal dan membebani fiskal negara.

Selain itu, program subsidi BBM juga tidak tepat sasaran sehingga berdampak kecil terhadap kelompok masyarakat ekonomi ke bawah.

"Subsidi (BBM) tersebut tidak tepat sasaran bagi petani miskin, sebagian besar tidak efektif," sebut Bank Dunia.