Bank Dunia Yakin Indonesia Bisa Wujudkan Kemiskinan Ekstrem 0 Persen di 2024

Laporan terbaru Bank Dunia merekomendasikan agar penerapan kebijakan dengan sasaran spesifik dapat membuka peluang bagi lebih banyak perempuan untuk masuk ke dalam angkatan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB negara.

Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas dan keterjangkauan fasilitas pengasuhan anak, serta pemanfaatan ekonomi digital yang terus berkembang untuk membuka banyak kesempatan dan meningkatkan pendapatan.

Selain itu, laporan Bank Dunia juga membahas bagaimana kondisi terkait cuaca di Indonesia kerap menjadi penyebab guncangan ekonomi.

Perubahan iklim global menyebabkan menurunnya hasil panen akibat perubahan curah hujan, suhu, dan kejadian cuaca ekstrem, ungkap Bank Dunia.

Adapun pembahasan mengenai pentingnya berinvestasi pada infrastruktur yang berketahanan maupun pada produksi pertanian ramah iklim, untuk mengurangi dampak merugikan dari bencana alam dan meredam dampak guncangan, terutama bagi rakyat miskin serta kalangan ekonomi lemah.

Laporan Indonesia Poverty Assessment juga mencakup beberapa rekomendasi terkait peningkatan kapasitas administratif daerah untuk meningkatkan kualitas pembelanjaan, penyelenggaraan layanan, serta modal manusia, seraya memperkecil dampak perbedaan geografis antar daerah.

Sebelumnya, Indonesia akan berbagi tips memberantas kemiskinan ekstem dengan para negara-negara ASEAN. Isu pemberantasan kemiskinan ini menjadi topik utama di acara ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Knowledge Forum.

ASCC adalah salah satu pilar utama ASEAN yang fokus di bidang sosial. Pada Senin 8 Mei 2023, Indonesia akan memimpin Sidang ASCC di Bali sebelum digelarnya KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo pada Selasa 9 Mei 2023.

Rangkaian acara ASCC ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Ia berharap ASCC bisa menghasilkan rekomendasi untuk KTT di Labuan Bajo, terutama dalam memberantas kemiskinan ekstem.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada kita terutama di Kemenko PMK untuk menjadikan tahun 2024 itu Indonesia bebas kemiskinan ekstem atau nol persen. Walaupun di dalam norma dari SDGS (Sustainable Development Goals) itu kemiskinan ekstem global itu diharapkan selesai tahun 2030, Indonesia sedang berupaya mengakhiri enam tahun sebelum 2030," ujar Menko Muhadjir di sela acara ASCC Knowledge Forum di Bali, Minggu (7/5/2023).

Per-September, 2022, tingkat kemiskinan ekstem di Indonesia adalah sekitar 1,74 persen.

Contoh dua program Indonesia dalam memberantas kemiskinan ekstem adalah mengakhiri stunting dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Menko Muhadjir berkata pemerintah sebenarnya tak hanya membangun infrastruktur besar.

"Sebetulnya pembangunan infrastruktur tak hanya berkutat kepada program infrastruktur besar. Yang ini, yang kurang perhatian, justru pemerintah punya concern sangat tinggi terhasap upaya untuk membangun infrakstruktur yang dibutuhkan masyarakat bawah, yaitu mencakup jaringan komunikasi, jaringan transportasi di tingkat paling bawah, kemudian pengadaan air minum, pengadaan air bersih, sanitasi, kemudian diperkuat dengan pembangunan posyandu dan puskesmas yang representatif," jelas Muhadjir.

Ada kemungkinan angka nol persen tidak sepenuhnya tercapai, namun Muhadjir menarget bahwa jumlah kemiskinan ekstem akan mendekati nol. Angka nol persen dinilai sulit dicapai karena ada daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau kebijakan yang dirancang saat ini, contohnya daerah yang berkonflik.

"Kalau seandainya tidak nol, itu mendekati nol," tegas Muhadjir Effendy.