Impor Beras 2 Juta Ton Cuma untuk Tutupi Kekurangan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton pada tahun ini. Namun meskipun melakukan impor beras, pemerintah memastikan tetap akan melakukan penyerapan beras petani dengan maksimal. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pemerintah memiliki prioritas menyerap beras dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar. Impor beras ini dilakukan hanya untuk menutupi kekurangan.

"Sekarang semua yang kita kerjakan adalah fokus di dalam negeri, impor itu hanya untuk melengkapi jika kekurangan," ujar Arief di Perum Bulog Kanwil Jakarta dan Banten, Kamis (6/3/2023).

Dia merujuk pada importasi 500.000 ton beras yang dilakukan pada akhir 2022. Saat itu, harga gabah dan beras di tingkat petani tidak terganggu. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak hanya fokus terhadap importasi 2 juta ton yang direncanakan dimulai pada tahun 2023.

"Apakah impor yang 500.000 tahun kemarin yang dilakukan Bulog itu mengganggu harga gabah atau beras petani? Tidak sama sekali, itu artinya pemerintah melakukan importasi yang terukur dengan harga di tingkat petani itu terjaga," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana kembali mengimpor beras di tahun ini sebanyak 2 juta ton. Rencana ini tertuang dalam surat penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditandatangani oleh Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi.

Surat Badan Pangan Nasional soal Impor Beras

Surat penugasan tersebut ditandatangani pada Jumat 24 Maret 2023. Penugasan impor beras dimandatkan Bapanas kepada Perum Bulog. Rencana impor beras, hingga saat ini belum dipublikasi, namun surat penugasan telah bocor.

Adapun tembusan surat penugasan yaitu Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, dan Sekretaris Kabinet.

Berikut isi lengkap surat penugasan Bapanas kepada Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras:

Yth Direktur Utama Perum Bulog

Di tempat

Menindaklanjuti hasil rapat internal bersama Bapak Presiden tanggal 24 Maret dengan topik ketersediaan bahan pokok dan persiapan arus mudik Idul Fitri 1444 Hijriah, kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500.000 ton pertama agar dilaksanakan secepatnya.

Tambahan pasokan beras tersebut dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya seperti disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut kami menugaskan Perum Bulog untuk tetap mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri terutama selama masa panen raya Maret-Mei 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com