Sukses

Banyak Jalan di Indonesia Rusak Parah, Bamsoet Minta Truk ODOL Ditindak Tegas

Liputan6.com, Jakarta  Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti fenomena rusaknya jalan raya masih rutin terjadi di Indonesia.

Seperti diketahui, fenomena jalan rusak tidak hanya terjadi di desa aspal di perkotaan juga sering dijumpai rusak atau berlubang. Kerusakan ini kerap terjadi saat musim hujan yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimensi dan over loading.

Karena itu, Bamsoet meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan-jalan rusak di desa dan perkotaan yang rusak tersebut, agar mobilitas masyarakat tidak terganggu dan tidak membahayakan.

"Meminta pemerintah dengan tegas melakukan pemberantasan kendaraan ODOL yang mulai diterapkan di tahun 2023 ini secara bertahap, dan melakukan kajian untuk menyusun roadmap penerapan rencana tersebut dengan lebih matang, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara maksimal," kata Ketua MPR dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (17/3/2023).

Ketua MPR melanjutkan bahwa dia juga eminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub bersama stakeholders lintas sektoral, untuk membahas rencana tersebut secara matang, agar dapat diimplementasikan kebijakan yang tepat tanpa merugikan pengemudi truk, pengguna jalan, maupun pihak-pihak lainnya.

"Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, seiring dengan berjalan secara bertahapnya kebijakan tersebut, untuk tetap mengawasi keberadaan truk ODOL yang dioperasikan, mengingat truk ODOL berpotensi menganggu keselamatan dan kenyamanan pengemudi jalan lainnya," jelas dia.

2 dari 3 halaman

Habiskan APBD Rp 64 Triliun, 58 Persen Jalan Daerah Masih Rusak

Sebelumnya, pada Januari 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan telah memperhatikan kondisi banyak jalan daerah yang masih buruk.

Menurut catatan, hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap. 

Jokowi lantas berencana menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan rusak di daerah. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp. 32,7 triliun.  

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana pembangunan atau perbaikan jalan daerah di APBD sekitar Rp 64 Triliun. Namun, jumlah itu rupanya belum cukup meng-cover sekitar 480 ribu km jalan di tingkat kabupaten/kota. 

"Di APBD tadi disampaikan oleh Mendagri, jalan-jalan itu ada Rp 64 triliun. It's okay, tetapi kan masih tetap tadi kinerjanya 42 persen yang mantap. Sisanya tidak mantap. Berarti ada yang rusak ringan, rusak berat," kata Menteri Basuki dalam sesi konferensi pers seusai rapat bersama Presiden Jokowi, Rabu (25/1/2023).

Selain APBD, uang penanganan jalan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mendapat alokasi Rp 12 triliun pada 2023. Namun, kata Basuki, Jokowi masih menerima laporan banyak jalan-jalan daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang rusak.

3 dari 3 halaman

Target Sulit Tercapai

Senada, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, kemantapan jalan daerah sebesar 42 persen itu masih jauh di bawah target Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 65 persen. 

Agar tujuan RPJMN itu tercapai, maka Jokowi berinisiatif untuk masuk ikut memperbaiki jalan-jalan daerah dengan kondisi kurang baik. 

"Kita memasang target sampai  2024 sebesar 65 persen. Nah, 65 persen itu RPJMN ya, masih ada lagi 35 persen yang tingkat kemantapannya harus kita naikkan. Ini mengingat keterbatasan anggaran kita dan termasuk kemampuan kapasitas anggaran di daerah. Karena itu kita pasang 65 persen," terang Suharso.

Menurut dia, target itu sulit tercapai lantaran realisasi pertumbuhan daerah untuk mengejar perbaikan jalan terlalu lambat, hanya sekitar 1 persen. Maka dari itu, Jokowi ingin mengambil alih kendali dengan gelontoran anggaran Rp 32,7 triliun.  

"Nah, kita ingin mengejar dari 42 persen ke 65 persen di tahun 2024 ini. Itu lah dibutuhkan secara bertahap Rp 32 triliun untuk (perbaikan jalan) sekitar 8 ribu km tahun ini. Nanti tahun depan lagi mudah-mudahan bisa mencapai sampai dengan 65 persen," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.