Kementerian ESDM: Hilirisasi Timah Butuh Dana Ratusan Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin menyebut telah mengangtongi angka investasi untuk hilirisasi timah. Menyusul adanya rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyetop ekspor timah.

Ridwan menjelaskan, salah satu produk turunan timah adalah timah solder. Dimana, pembangunan pabriknya memakan waktu sekitar 2 tahun. Sementara itu, dia mengakui sejumlah pengusaha sudah siap menjalankan aturan larangan ekspor timah.

"Pada dasarnya perusahaan siap, kita juga sudah keluar dengan angka-angka, misalnya untuk investasi di timah solder butuh sekian ratus miliar enggak TT-an (triliun-triliunan) lah, gak besar-besar amat," kata dia saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

Dia menerangkan soal asumsi yang dibuatnya, misalnya dibutuhkan sekitar Rp 300-400 miliar untuk membangun pabrik hilirisasi. Kemudian, proses pembangunan pabrik yang diestimasikan rampung dalam 2 tahun.

"Butuh waktu membangun kurang lebih 2 tahun, artinya kita tahu lah, oke, kita butuh uang misalnya 300 miliar 400 miliar, jangka waktu pembangunan 2 tahun. Jadi angka-angka seperti itu juga sudah keluar dari kajian teknis dari tim yang kita bentuk antara kementerian dan melibatkan juga perusahaan-perusahaan dan asosiasi," urainya.

Kendati begitu, Ridwan belum berbicara banyak mengenai waktu pasti pelarangan rkspor timah tersebut. Dia memilih untuk menyerahkan keputusannya ke tangan Jokowi.

Ridwan mengatakan, kalau ada kemungkinan kalau larangan ekspor timah tidak bergantung pada rampungnya pabrik pengolahan ke timah solder. Bisa saja, larangan diberlakukan secara bertahap.

"Bisa juga tidak harus menunggu sih. Bisa bertahap, gitu," tegasnya.

Keberadaan ponton dan tambang timah ilegal selama ini juga mengganggu aktivitas nelayan setempat.

2 dari 4 halaman

Pengusaha Siap

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti akan segera menyetop ekspor timah. Kabar terbaru, pengusaha sektor timah mengaku telah siap menjalankan larangan tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengungkap kesiapan dari pihak pengusaha tersebut. Hal ini didapat setelah melalui berbagai kajian dan pertemuan dengan pengusaha sektor timah.

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengkajian mengenai larangan ekspor timah tersebut. Menurutnya, ini termasuk persiapan yang paling serius yang dilakukan.

"Jadi artinya jika larangan ekspor timah balok (tin ingot) dilakukan, apa yang akan terjadi dengan industri dalam negeri dan apa yang harus dilakukan, sejauh ini laporan sudah kami sampaikan kepada pimpinan," kata dia saat ditemui di Kemenko Maritim dan Invetasi, Jakarta, Jumat (3/3/2023).

3 dari 4 halaman

Siapkan Antisipasi

Ridwan menggambarkan tingkat kesiapan dari pelaku usaha industri timah. Sebut saja soal pengolahan menjadi produk turunan timah, seperti timah solder.

"Beberapa perusahaan termasuk PT Timah juga sudah melakukan langkah antisipasi. Misalnya ada yang sudah menyiapkan untuk membangun tin solder, ada yang sekarang ini sudah melakukan kajian dengan konsultan terkenal apa yang mau dilakukan. Intinya reaksi perusahaan-perusahaah positif," terangnya.

Kendati begitu, mengenai kapan pelarangan dilakukan, pihaknya menyerahkan keputusan itu ke Jokowi. Lagi-lagi Ridwan hanya menegaskan kesiapan dari perusahaan menghadapi jika larangan itu berlaku.

"Kita tunggu presiden kalau itu. Pada dasarnya perusahaan-perusahaan siap," tegasnya.

4 dari 4 halaman

Siapkan Aturan

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengatakan pihaknya sedang menyiapkan aturan pelarang ekspor timah.

"Kami melibatkan kementerian lain, Kadin (Kamar dagang dan Industri Indonesia) juga kita libatkan. Timah kalau kita larang gimana, cara kendala negatifnya apakah misalnya kita mau larang seluruhnya atau kita bertahap siapkan industri hilirnya. Sudah kita laporkan ke pimpinan, dan sudah kami antisipasi," ujar Ridwan dalam konferensi pers, di Direktorat Jenderal Minerba, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dalam hal ini, Ridwan menambahkan sebelum melakukan pelarangan ekspor timah, pihaknya juga tengah memperhitungkan berbagai aspek, terkhusus pada pengembangan hilirisasi timah.

"Ada dan strategi umumnya, kita jangan bisa membuat saja tapi juga harus bisa menjual. Kita harus rangkul pemain global, timah ini perlu sedikit-sedikit tapi produk akhirnya banyak kita harus kerja sama dengan pelaku global," terang dia.