Skema Pemanfaatan Bersama Jaringan Listrik Dihapus dari RUU EBT, Pengamat Harap Tetap Dikawal

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR dihimbau berhati-hati dalam membahas RUU Energi Terbarukan. Salah satunya berkaitan dengan skema power wheeling.

Pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) pada pekan depan.

Skema power wheeling merupakan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik. Dengan skema ini, produsen listrik swasta ( independent power producer/ IPP) bisa menjual listrik langsung ke masyarakat dengan jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki dan dioperasikan PLN.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal khawatir jika klausul lolos maka akan merugikan masyarakat. Sebab dengan adanya keleluasaan pihak swasta memanfaatkan infrastruktur listrik milik negara dan kemudian menjual listrik langsung kepada masyarakat maka berpotensi membuat tarif listrik yang dibayar masyarakat akan mahal. Apalagi, belum ada skema kontrol terkait pengenaan tarif ini.

"Jika selama ini masyarakat mendapatkan tarif listrik yang transparan karena dikelola langsung oleh BUMN. Jika swasta menjual langsung kepada masyarakat maka siapa yang menjadi mengontrol soal tarif. Ini berpotensi akan lebih mahal dan memberatkan masyarakat," ujar Faisal.

Bahkan dia menilai dengan memanfaatkan aset negara tanpa harus memberikan kontribusi lebih kepada negara maka akan malah menjadi kerugian negara. "Karena jadinya swasta hanya mendompleng infrastruktur yang ada tanpa memberikan nilai tambah," tambah Faisal.

Mestinya, kata Faisal ajakan pemerintah dalam melibatkan swasta dalam sektor kelistrikan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan di pelosok.