Sukses

MRT Jakarta Minat Akuisisi KRL, Erick Thohir Buka Suara

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum melakukan pembahasan soal akuisisi Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh MRT Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir mengaku belum melakukan pembahasan soal akuisisi Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh MRT Jakarta. Dia juga enggan memberikan komentar soal wacana tersebut.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengambil saham mayoritas milik KAI di KCI melalui MRT Jakarta. Langkah itu, disebut sebagai salah satu upaya integrasi antarmoda di Jakarta.

"Belum, saya belum diskusi," kata dia saar ditemui di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (29/10/2022).

Kendati begitu, Erick enggan berbicara banyak soal rencana pembahasan akuisisi saham mayoritas itu. Lantaran belum ada bahasan lebih lanjut antara kedua belah pihak mengenai hal tersebut.

"Belum diskusi, jadi saya gak bisa ngomong juga kita belum diskusi," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Erick Thohir sempat bertemu dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pada pertemuan itu, salah satunya membahas soal integrasi antar moda

Erick Thohir berencana akan mengintegrasikan pengelolaan seluruh transportasi yang ada di DKI Jakarta. Usulan yang diajukan adalah pengelolaan seluruh transportasi di Jakarta berada di bawah satu perusahaan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Kelola KRL hingga LRT

Berbagai transportasi yang akan dikelola secara bersama adalah kereta rel listrik (KRL), MRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek. Pihaknya bersama pemerintah provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan payung hukum soal badan usaha yang akan mengelola transportasi tersebut.

"Hari ini, (integrasi) sudah terjadi tapi belum maksimal, ini harus kita dorong, karena belum ada payung bersama antara pusat dan daerah. Ini kan sendiri-sendiri MRT dan KRL aset masih sendiri-sendiri. Mimpinya Pak Presiden minta bagaimana ini jadi satu kesatuan dengan sistem yang sama. Sistem payment satu," ujarnya di Kementerian BUMN, Rabu (19/10/2022).

Kendati demikian, dia belum mengungkap lebih detail soal rencana tersebut. Alasannya, masih diperlukan berbagai diskusi antar pemangku kepentingan terkait.

Dia bermimpi kalau integrasi yang dilakukan akan mengikuti yang dijalankan di negara lain. Misalnya Singapura dengan terintegrasinya berbagai layanan moda transportasi.

"Ini kita lihat seperti di negara-negara lain, negara lain bisa masa kita nggak bisa. Ini proses yg akan kita lihat . kita banchamrking juga. Kita kalau mau kadi negara maju, jangan bikin policy yang side back," ungkapnya.

 

3 dari 4 halaman

Satu Kesatuan

Melalui integrasi transportasi ini, dia berharap ada satu kesatuan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Termasuk dari operasional hingga sistem pembayarannya.

"MRT, LRT, Commuter line, semua lah yang sudah dibangun sekarang jadi satu kesatuan supaya sistemnya sama. Belum kita bicarakan (model badan usaha), bukan tidak mungkin kepemilikan bersama kan hari ini eranya kebersamaan. Generasi muda kan mendorong yang lebih senior harus lebih kolaboratif kita belajar dari yang muda lah," jelas dia.

Menurut catatan Liputan6.com, rencana integrasi layanan seperti KRL dan MRT Jakarta sudah dibahas beberapa waktu lalu. Termasuk pada rencana MRT Jakarta yang ingin mencaplok saham mayoritas milik KAI di Kereta Commuter Indonesia (KCI). Untuk itu, MRT Jakarta meminta tambahan dana sekitar Rp 1,7 triliun.

 

4 dari 4 halaman

Kumpulkan BUMD

Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kalau pihaknya akan mengumpulkan BUMN, BUMD, dan DPRD DKI Jakarta. Tujuannya, untuk mengeksplorasi lagi terkait rencana integrasi tersebut.

"Saya akan keliling, termasuk juga nanti kan kita kumpulin teman-teman BUMD, BUMN, DPRD kita ajak bicara semuanya," ujarnya.

Terkait jenis badan usaha nantinya, Heru masih akan menjajaki dengan berbagai pihak. Termasuk dia akan membahas dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Pasti ada solusi (bentuk integrasinya)," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.