Bertemu Dubes AS, Airlangga Bahas Pendanaan Infrastruktur Rp 9.353 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Amerika Serikat adalah salah satu mitra utama Indonesia, termasuk dalam bidang perdagangan (ekspor dan impor). Hal tersebut akan selalu ditingkatkan untuk memajukan dan menjaga hubungan bilateral kedua negara.

Sehubungan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaksanakan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, pada hari ini, Rabu (19/10/2022) kemarin, di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta.

Pertemuan bilateral berlangsung sangat konstruktif dengan membahas sejumlah topik untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan meningkatkan investasi kedua negara.

Volume perdagangan kedua negara saat ini mencapai USD 27,5 miliar, meningkat 20,1 persen dibandingkan periode sama tahun 2021. Kedua negara menargetkan peningkatan perdagangan sebanyak USD 60 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Menko Airlangga menyoroti inisiasi Amerika Serikat terkait Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). PGII diluncurkan pada 22 Juni 2021 di KTT G7 Inggris. Amerika Serikat rencananya akan mengalokasikan pendanaan sebesar USD 600 miliar atau sekitar Rp 9.353 triliun (kurs 15.588 per dolar AS) bagi PGII.

“Indonesia mengharapkan dapat berpartisipasi dalam inisiasi PGII untuk proyek-proyek strategis,” ungkap Menko Airlangga.

Sementara itu, Duta Besar Kim menyampaikan apresiasi atas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di Indonesia.

“Presiden Jokowi dan jajaran Pemerintah Indonesia telah bekerja keras menangani pandemi dan pemulihan ekonomi. Semoga Indonesia dan Amerika Serikat dapat terus bekerja sama untuk kepentingan ekonomi bersama,” ujar Dubes Kim.

Dubes Kim juga berterima kasih untuk partisipasi Indonesia dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Indonesia dan negara-negara partisipan lainnya saat ini sedang giat membicarakan isu-isu konseptual yang akan menjadi dasar dalam perundingan IPEF dalam waktu dekat.

Selain itu, Menko Airlangga dan Dubes Kim juga membahas persiapan KTT G20 di Bali dan hasil-hasil konkret yang ingin dicapai sebagai tindak lanjut dari KTT. Keduanya juga membahas berbagai potensi investasi dan proyek yang sudah berjalan oleh pihak swasta kedua negara.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga yaitu Sekretaris Kemenko Perekonomian.

Krisis keuangan, pangan, dan energi global yang terjadi saat ini dan ditambah dengan tekanan inflasi menjadikan dunia dibayangi dengan ancaman resesi.

Dengan adanya ketidakpastian yang terutama diakibatkan oleh The Perfect Storm, sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 berada pada kisaran 2,3-2,9 persen. Proyeksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 yang berada pada kisaran 2,8-3,2 persen.

Asian Development Bank (ADB) pada bulan September lalu juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dari 5,2 persen menjadi 5 persen, namun demikian ADB juga memprediksikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang akan terhindar dari resesi.

Meski kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan terpengaruh, ADB masih optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia karena pemulihan ekonomi Indonesia masih berada pada jalurnya.

Mewaspadai hal tersebut, Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional dan mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

“Tentunya Indonesia ada faktor positif berada di lingkup ASEAN, dimana pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan sebesar 4,9 persen. Di regional, kita ini masih ada pertumbuhan sehingga tentu di Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ke depan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atau Menko Airlangga dalam wawancara secara virtual dengan Metro TV, ditulis Selasa (18/10/2022).

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik, dimana saat ini inflasi berada di 5,9 persen.

Dalam upaya pengendalian inflasi, Pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, Pemerintah juga terus melakukan berbagai berupaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dan bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja.

Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan tetap bertahan di atas 5 persen.