Beri Sertifikasi Halal Gratis ke 324 Ribu UMK, BPJPH Siapkan Rp 74 Miliar

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Aqil Irham, di Jakarta, Senin (18/7/2022). (Dok Kemenag)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyiapkan dana Rp 74 miliar untuk melayani sertifikasi halal gratis. Dana ini bisa untuk memberikan sertifikasi halal gratis kepada 324.834 usaha mikro dan kecil (UMK).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menjelaskan, dana ini bagian dari anggaran yang diajukan BPJPH kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk program 10 juta produk bersertifikat halal. Program ini sebenarnya membutuhkan biaya sebanyak Rp 800 miliar.

"Jadi itu yang baru dicairkan hampir 10 persen dari yang kami ajukan permohonan kepada Kemenkeu melalui pendanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ucap Aqil dikutip dari Antara, Jumat (7/10/2022).

Ia menjelaskan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal gratis kepada 324.834 UMK tersebut baru saja dibuka pada pertengahan bulan Agustus 2022.

Program tersebut merupakan kelanjutan program sertifikat halal gratis melalui mekanisme self declare yang diselenggarakan BPJH bersinergi dengan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah, yang menyediakan 25 ribu kuota sertifikat namun sudah habis.

Adapun program sertifikat halal gratis bertujuan mendorong UMK agar tak kalah saing dengan produk impor halal yang masuk ke Indonesia.

Dengan demikian, sambung Aqil, langkah tersebut dilakukan untuk melindungi pelaku usaha, terutama UMK di dalam negeri.

"Ini yang cukup penting dan memprihatinkan. Jadi harus kami antisipasi jangan sampai produk-produk halal dari negara mitra Indonesia nanti membanjiri karena memang tidak bisa dihalangi lagi, ini pasar global," tuturnya,

Meski gratis, dirinya tak menampik belum tentu seluruh UMK mau mengikuti program sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu, pihaknya terus membuat pelatihan kepada tenaga pendamping untuk bisa membantu UMK dalam sosialisasi hingga memproses langkah sertifikasi halal.

Hingga saat ini, sudah terdapat sebanyak 17 ribu lebih tenaga pendamping yang tersebar ke seluruh Indonesia melalui 150 kemitraan, yakni antara lain perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pesantren, hingga yayasan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, paparkan lima jurus mendorong industri halal.

2 dari 3 halaman

Hipmi Jaya Target Seluruh Produk UMKM Anggota Tersertifikasi Halal di 2024

Perbesar

Logo Halal Indonesia terbaru yang disebut mirip wayang (Foto: Dok. Kemenag)

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya dan Jakarta Timur konsisten mengedukasi usaha mikro kecil dan menengah (UKM) makanan serta minuman untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Sebagai bukti nyata, Hipmi Jaya dan Hipmi Jakarta Timur menggelar pelatihan dan pendampingan terhadap UKM.

Ketua Badan Otonom Hipmi Jaya, Ariguna Napitupulu mengatakan pelatihan dan pendampingan bertujuan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan serta mendapatkan sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM baik makanan maupun minuman.

"Salah satu edukasi agar UMKM bersertifikasi halal dengan menggelar kegiatan Road To Hipmi Jaya Syariah Academy 2023," katanya di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Pihaknya menggandeng Istiqlal Global Fund (IGF) untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi UMKM. Ariguna menyebut, produk UMKM makanan dan minuman milik anggota Hipmi Jaya sudah tersertifikasi halal pada 2024.

"Pada 2024 seluruh UMKM wajib sertifikasi halal. Langkah ini pun sebagai upgrade skill bagi anggota agar produknya banyak diminati masyarakat," katanya.

Di samping itu, Hipmi Jaya terus mengedukasi Himpi Perguruan Tinggi agar mereka mampu meningkatkan kapasitas usaha ke jenjang lebih tinggi.

Dia beralasan, pengusaha Hipmi Perguruan Tinggi sebagian besar bergerak di sektor makanan dan minuman.

"Mayoritas memang belum berbadan hukum. Kalau sudah berbadan hukum nanti gampang untuk mendapatkan sertifikasi halal," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Perbaikan Ekonomi Usai Pandemi

Ketua Umum Hipmi Jakarta Timur, Muhammad Arif mengatakan, pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM sebagai langkah perbaikan ekonomi usai pandemi Covid-19.

"Apalagi pemerintah sudah mengisyaratkan pandemi dinyatakan berakhir dalam waktu dekat," ujarnya.

Saat ini pihaknya sudah terjun langsung ke lapangan melihat kondisi UMKM yang sudah mulai pulih.

Bahkan, kata dia, Hipmi Jakarta Timur menggandeng masjid untuk dijadikan sentra ekonomi bagi produk UMKM makanan dan minuman bersertifikat halal.

"Masjid di Jakarta bisa menjadi percontohan nantinya jika masjid menyediakan tempat untuk sentra ekonomi," katanya.

Direktur Pengembangan Usaha Halal dan Ekonomi Keuangan Syariah IGF BPMI, Dwi Andayani mengatakan sertifikasi halal penting dilakukan agar produk UMKM dipercaya konsumen.

"Kami melakukan pendampingan kepada UMKM karena dokumen yang diurus cukup banyak," ujarnya.

Pihaknya optimistis target sertifikasi halal pada 2024 akan terpenuhi bagi UMKM di Jakarta.

Infografis Ragam Tanggapan Pemerintah Wajib Sediakan Vaksin Covid-19 Halal. (Liputan6.com/Trieyasni)

Halal
Produk
Halal dalam bahasa Arab artinya diperbolehkan.
Lihat Selengkapnya
Halal
Sertifikat Halal
Bisnis
Sertifikat Halal adalah sebuah tanda atau kepastian terkait kehalalan suatu produk.
Lihat Selengkapnya
Sertifikat Halal
BPJPH
Organisasi
BPJPH adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Lihat Selengkapnya
BPJPH
BPJPH Halal
Organisasi
BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Lihat Selengkapnya
BPJPH Halal
sertifikasi halal